Pengamanan 22 Mei 2019, Ini Langkah-langkah Polri

Kompas.com - 15/05/2019, 09:06 WIB
Anggota Polisi mengikuti gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/4/2019). Sebanyak 4 ribu anggota gabungan TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHAnggota Polisi mengikuti gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/4/2019). Sebanyak 4 ribu anggota gabungan TNI dan Polri mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri telah mempersiapkan rencana pengamanan secara detail saat pengumuman hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, terdapat 32.000 personel TNI-Polri yang diturunkan.

"Kekuatan yang dilibatkan untuk TNI-Polri ada 32.000 (personel) dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional pilpres dan pileg," tutur Dedi di gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Untuk keamanan gedung KPU, aparat akan menerapkan sistem pengamanan yang terbagi dalam empat lapis atau ring.

Baca juga: Polri Sebut Tak Ada Potensi Kerusuhan Saat 22 Mei 2019

Ring pertama berada di dalam gedung KPU agar kinerja lembaga tersebut tidak terganggu. Berikutnya, ring kedua merupakan area sekitar gedung KPU dengan pengamanan berupa sterilisasi.

"Ring 2 ada di gedung KPU juga semua yang akan masuk ke KPU harus steril, harus menghargai petugas yang melaksanakan sterilisasi," katanya.

Kemudian, ring ketiga merupakan area parkir, dan ring keempat di jalan raya. Mereka juga akan fokus mengamankan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan obyek vital lainnya.

Ia menuturkan, belum terdeteksi potensi keributan pada saat pengumuman tersebut. Namun, Dedi mengungkapkan bahwa situasi tersebut lebih ramai di media sosial.

Baca juga: Ulama, Habib dan Cendekiawan Muslim di Garut Imbau Warga Tak Ikut Aksi 22 Mei

Oleh karena itu, Polri bersama instansi terkait akan terus melakukan patroli siber. Mereka akan menurunkan atau take down akun yang memprovokasi dan menyebarkan hoaks.

Dedi pun mengimbau masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar turut menjaga ketertiban.

"Polri juga mengimbau masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya tolong untuk betul-betul sama-sama menjaga keamanan," ujar Dedi.

Selain itu, Polri juga terus mengantisipasi kemungkinan serangan terorisme di hari tersebut.

"Kami juga masih menginvestigasi dan memitigasi, tidak tertutup kemungkinan juga ancaman terorisme menjadi ancaman yang nyata," ungkap dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X