Amnesty Internasional Nilai Tim Hukum Nasional Rawan Disalahgunakan

Kompas.com - 10/05/2019, 10:16 WIB
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengomentari pembentukan Tim Asistensi Hukum Nasional oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Usman mengatakan, pembentukan tim Hukum untuk menilai ucapan-ucapan atau aksi-aksi yang melanggar hukum akan rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah terhadap pemerintah.

"Berpotensi menimbulkan over-kriminalisasi di Indonesia. Membungkam kritik, apalagi lewat pemidanaan, sama saja memperparah kompleksitas permasalahan over-kapasitas penjara di Indonesia," kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Ditanya Kriteria Pakar yang Gabung Tim Hukum, Ini Jawaban Wiranto

Usman mengatakan, keadaan hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di Indonesia sudah terancam dengan berbagai ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik.

Salah satunya adalah pasal yang memidanakan penghinaan terhadap pejabat dan lembaga negara.

"Tanpa pengawasan tersebut saja sudah banyak orang yang diproses hukum karena mengkritik otoritas di Indonesia, termasuk presiden. Terlebih lagi ada kecenderungan bahwa pengawasan itu untuk menarget tokoh-tokoh yang aktif mengkritik pemerintah pasca pemilihan presiden 17 April," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tim Hukum Bentukan Wiranto Mulai Bekerja, Ini Daftar Anggotanya

Usman mengatakan, jika pembentukan tim hukum tersebut hanya diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu, hal ini justru akan merusak kultur politik oposisi yang sehat di Indonesia.

"Jika hal ini benar maka akan merusak kultur politik oposisi yang sehat dan dibutuhkan oleh kehidupan sosial politik kita. Lebih jauh, kebijakan tersebut menjadikan presiden serta pemerintah menjadi anti kritik," kata dia.

Selanjutnya, Usman mengatakan, Menkopolhukam sudah menghubungi pihaknya dan menjelaskan pembentukan tim asistensi hukum tersebut.

Baca juga: Politisi Golkar: Pembentukan Tim Hukum Nasional Bentuk Kehati-hatian Pemerintah

Usman berpendapat, pihaknya mengapresiasi penjelasan Menko Polhukam atas pembentukan tim tersebut.

Namun, menurut dia, keberadaan tim asistensi itu tidak diperlukan, karena malah akan bertumpang tindih dengan kewenangan penegakan hukum.

"Bahwa ini adalah langkah politik dan bukan bagian dari pembatasan yang sah sesuai standar HAM internasional dan nasional," pungkasnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Indonesia Negara Hukum, Wajar Bentuk Tim Hukum Nasional

Sebelumnya, Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sudah mulai bekerja.

Tim ini memberi masukan dan menilai ucapan dan aksi-aksi yang meresahkan pasca pemilu apakah termasuk kategori pidana atau tidak.

"Tentu dengan masukan ini kami sangat senang, pemangku kepentingan di bidang hukum mendukung sepenuhnya langkah tegas pemerintah. Dan kami tidak surut lagi. Kami sudah buktikan siapa pun yang nyata-nyata melanggar hukum akan kami tindak tegas dengan cara-cara hukum," kata Wiranto di kantornya, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: ICJR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pembentukan Tim Hukum Nasional

Wiranto mengatakan, pihak kepolisian memang bisa menindak apabila ada seseorang atau suatu kelompok yang terindikasi melakukan aksi melanggar hukum.

Namun, keberadaan Tim Asistensi Hukum Polhukam ini justru menunjukkan bahwa polisi tak berbuat semena-mena.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Beri Kesempatan 4 Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Pemanggilan hingga Akhir Bulan

Komnas HAM Beri Kesempatan 4 Pimpinan dan Sekjen KPK Penuhi Pemanggilan hingga Akhir Bulan

Nasional
Kasus Covid-19 di Kudus Melonjak, Pesantren Disulap Jadi RS Darurat

Kasus Covid-19 di Kudus Melonjak, Pesantren Disulap Jadi RS Darurat

Nasional
Satgas: Peningkatan Penularan Covid-19 Saat ini Berkaitan dengan Libur Idul Fitri

Satgas: Peningkatan Penularan Covid-19 Saat ini Berkaitan dengan Libur Idul Fitri

Nasional
Pernyataan Kepala BKN soal Informasi Pelaksanaan TWK Rahasia Negara Dianggap Bertentangan UU

Pernyataan Kepala BKN soal Informasi Pelaksanaan TWK Rahasia Negara Dianggap Bertentangan UU

Nasional
BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

BPK: Indonesia Belum Miliki Ekosistem Kesehatan yang Kuat untuk Layani Masyarakat

Nasional
Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Nasional
Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Nasional
Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Nasional
Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Nasional
Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Nasional
MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Nasional
Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X