KPK: Pelaporan Uang Rp 10 Juta oleh Menag Tertulis sebagai Honor Tambahan

Kompas.com - 09/05/2019, 23:26 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menjelaskan, pelaporan penerimaan uang Rp 10 juta oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tertulis sebagai honor tambahan.

Pada praperadilan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Biro Hukum KPK menyebutkan Lukman menerima uang itu dari Haris Hasanuddin selaku Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Haris merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

"Di laporan gratifikasi yang disampaikan staf Menag tersebut ditulis penerimaan Rp 10 juta tersebut itu merupakan honor tambahan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Baca juga: Penyerahan Uang Rp 10 Juta oleh Menag Tak Diproses sebagai Pelaporan Gratifikasi

Febri mengatakan, pihaknya belum bisa menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Gratifikasi. Pasalnya, Lukman melaporkan uang itu sekitar sepekan setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romahurmuziy terjadi.

Selain Romahurmuziy, Haris dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi ikut terjaring. OTT itu terjadi pada Jumat (15/3/2019) lalu.

"Belum bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena ada suatu prinsip yang paling mendasar dalam pelaporan gratifikasi, pertama tidak boleh ada yang namanya meeting of mind di sana atau hal yang bersifat transaksional. Ini untuk menghindari ada orang yang kena OTT kemudian besoknya baru melapor seolah itu gratifikasi," kata dia.

Kedua, Febri mengingatkan apabila penyelenggara negara menerima sesuatu yang dirasa bukan dari sumber yang sah, harus segera dilaporkan ke KPK.

Baca juga: KPK Telusuri Pertemuan Menag dengan Romahurmuziy hingga Temuan Uang di Laci Meja Kerja

"Harus langsung dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja maksimal, itu batas waktu maksimalnya. Tapi sesegera mungkin harus dilaporkan, bukan setelah OTT baru kemudian dilaporkan," kata dia.

Menurut Febri, pengurusan pelaporan uang Rp 10 juta oleh Lukman masih menunggu proses penanganan perkara yang melibatkan Romahurmuziy, Haris dan Muafaq.

Sebelumnya, Kabag Litigasi dan Biro Hukum KPK Efi Laila Kholis, Selasa (7/5/2019), menyebutkan, Haris Hasanuddin mencalonkan diri sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X