KPK Telusuri Pertemuan Menag dengan Romahurmuziy hingga Temuan Uang di Laci Meja Kerja

Kompas.com - 08/05/2019, 18:32 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan, penyidik menggali sejumlah hal saat memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi, Rabu (8/5/2019).

Lukman menjadi saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Ia diperiksa untuk tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Pertama, tentu terkait dengan apa kewenangan dan dasar hukumnya dan aturan internal yang berlaku di Kementerian Agama terkait posisi Menteri Agama. Jadi Menteri Agama posisi dan kewenangannya sebenarnya di mana? Dalam proses seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Sidang Praperadilan Romahurmuziy, Menag Lukman Hakim Saifuddin Disebut Terima Uang

Menurut Febri, penyidik perlu memahami apakah Lukman selaku Menteri Agama ikut menentukan siapa saja yang menempati jabatan tertentu di jajaran kementerian.

"Dalam hal ini Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai objek dalam pokok perkara ini atau ada kewenangan-kewenangan lainnya. Nah terkait dengan kewenangan Menteri Agama kami dalami dalam proses pemeriksaan," ujar Febri.

Kedua, penyidik menelusuri ada atau tidaknya pertemuan Lukman dengan Romahurmuziy, yang spesifik membahas seleksi dua jabatan yang diikuti Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi. Keduanya juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPK: Menag Lapor Penerimaan Uang Rp 10 Juta Sepekan Usai OTT Romahurmuziy

Dalam proses seleksi, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

"Selain itu karena sebelumnya KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan mata uang valuta asing di laci meja kerja Menteri Agama beberapa waktu yang lalu, tentu hal itu juga mulai kami klarifikasi dalam proses pemeriksaan tadi," kata dia.

Saat menggeledah ruang kerja Lukman, Senin (18/3/2019) lalu, penyidik menyita uang sekitar Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS. Uang itu diduga terkait dengan pokok perkara yang ditangani KPK.

Baca juga: Staf Menteri Agama yang Dipanggil KPK Pernah Jadi Sekjen MK

Dalam kasus ini, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua mantan pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romahurmuziy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.