KPK Telusuri Pertemuan Menag dengan Romahurmuziy hingga Temuan Uang di Laci Meja Kerja

Kompas.com - 08/05/2019, 18:32 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menunggu untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019). Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menjelaskan, penyidik menggali sejumlah hal saat memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi, Rabu (8/5/2019).

Lukman menjadi saksi kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur. Ia diperiksa untuk tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

"Pertama, tentu terkait dengan apa kewenangan dan dasar hukumnya dan aturan internal yang berlaku di Kementerian Agama terkait posisi Menteri Agama. Jadi Menteri Agama posisi dan kewenangannya sebenarnya di mana? Dalam proses seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Sidang Praperadilan Romahurmuziy, Menag Lukman Hakim Saifuddin Disebut Terima Uang


Menurut Febri, penyidik perlu memahami apakah Lukman selaku Menteri Agama ikut menentukan siapa saja yang menempati jabatan tertentu di jajaran kementerian.

"Dalam hal ini Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai objek dalam pokok perkara ini atau ada kewenangan-kewenangan lainnya. Nah terkait dengan kewenangan Menteri Agama kami dalami dalam proses pemeriksaan," ujar Febri.

Kedua, penyidik menelusuri ada atau tidaknya pertemuan Lukman dengan Romahurmuziy, yang spesifik membahas seleksi dua jabatan yang diikuti Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi. Keduanya juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Baca juga: KPK: Menag Lapor Penerimaan Uang Rp 10 Juta Sepekan Usai OTT Romahurmuziy

Dalam proses seleksi, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

"Selain itu karena sebelumnya KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan mata uang valuta asing di laci meja kerja Menteri Agama beberapa waktu yang lalu, tentu hal itu juga mulai kami klarifikasi dalam proses pemeriksaan tadi," kata dia.

Saat menggeledah ruang kerja Lukman, Senin (18/3/2019) lalu, penyidik menyita uang sekitar Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS. Uang itu diduga terkait dengan pokok perkara yang ditangani KPK.

Baca juga: Staf Menteri Agama yang Dipanggil KPK Pernah Jadi Sekjen MK

Dalam kasus ini, Romahurmuziy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua mantan pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romahurmuziy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romahurmuziy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

Nasional
Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

Nasional
Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

Nasional
PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

Nasional
Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X