Wapres Larang Kepala Daerah Lobi APBD ke Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang keras para kepala daerah melobi anggota DPR untuk meningkatkan dana transfer ke daerah yang masuk dalam APBN.

Ia mengingatkan hal tersebut bisa berujung pada masalah hukum. Karena itu, ia meminta kepala daerah menjelaskan secara komprehensif kebutuhannya kepada para menteri terkait dan nantinya akan diteruskan dalam rapat RAPBN tanpa perlu melobi anggota DPR.

"Enggak usah lagi daerah lobi terus-menerus di DPR atau di mana-mana. Patut disadari bahwa puluhan bupati ditangkap oleh KPK," ujar Kalla saat berpidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (09/05/2019).

"Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri, tapi diterima dengan baiklah dari yang ada," lanjut Kalla.

Ia mengatakan semestinya kepala daerah menerima berapapun dana transfer daerah yang didapat. Sebab, kata Kalla, jika melobi agar dana transfer yang diterimanya lebih tinggi, otomatis akan mengurangi jatah untuk daerah lainnya.

Kalla mengatakan melobi anggota DPR boleh saja dilakukan kepala daerah asalkan tak menggunakan uang dan terkait dengan proyek penting.

"Kita menyadari hal tersebut, bukan hanya gubernur, hampir 20 gubernur sudah masuk di Sukamiskin dan 9 menteri. Tidak ada negara yang menterinya dipenjara, mudah-mudahan tidak bertambah lagi," ujar Kalla.

"Oleh karena itu kita harapkan daerah juga menjaga harkatnya, menjaga kedudukannya, menjaga hal-hal seperti itu. Itu harapan saya," lanjut Kalla.