BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet yang Berisi Orang Ahli jika Jadi Presiden Lagi

Kompas.com - 09/05/2019, 17:01 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif (kiri), Said Aqil Siraj (kedua kiri), Try Sutrisno (kedua kanan), Sudhamek (kanan) serta anggota Dewan Pengarah BPIP yang lain bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pertemuan antara presiden dengan Dewan Pengarah BPIP tersebut salah satunya membahas Peringatan Hari Lahir Pancasila. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif (kiri), Said Aqil Siraj (kedua kiri), Try Sutrisno (kedua kanan), Sudhamek (kanan) serta anggota Dewan Pengarah BPIP yang lain bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pertemuan antara presiden dengan Dewan Pengarah BPIP tersebut salah satunya membahas Peringatan Hari Lahir Pancasila. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menyarankan Presiden Joko Widodo memilih sosok berlatar belakang profesional untuk mengisi kabinet menterinya jika memerintah pada periode kedua.

Hal itu disampaikan BPIP saat melaporkan hasil kerjanya ke Presiden Jokowi pada Kamis (9/5/2019) di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kami meminta, kalau nanti Pak Jokowi jadi Presiden lagi, pasti jadi, supaya dibentuk satu zaken kabinet. Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafi'i Maarif, seusai pertemuan.

Pria yang akrab disapa Buya Syafi'i itu menambahkan, menteri pada pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin nanti boleh berasal dari partai politik. Tapi yang pertama, sosok yang disodorkan tetap harus memiliki kompetensi.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Masih Sibuk Urus Lebaran

Kedua, partai politik juga mesti menyodorkan lebih dari satu nama kepada Presiden agar lebih banyak pilihan.

"Biar Presiden yang menentukan. Jadi, Presiden lebih berdaulat," ujar Buya.

Buya sekaligus mengkritik formasi kabinet menteri pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini. Menurut dia, formasi menteri saat ini tidak ideal.

"Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar dia.

Kompas TV Mahfud menegaskan jika ditawari sebagai ketua tim pemenangan ia akan menolak

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi Lebih Tegas, Apa Saja?

Nasional
Menkominfo Ingatkan Pentingnya 'Security System Data' di Pilkada

Menkominfo Ingatkan Pentingnya "Security System Data" di Pilkada

Nasional
Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X