BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet yang Berisi Orang Ahli jika Jadi Presiden Lagi

Kompas.com - 09/05/2019, 17:01 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif (kiri), Said Aqil Siraj (kedua kiri), Try Sutrisno (kedua kanan), Sudhamek (kanan) serta anggota Dewan Pengarah BPIP yang lain bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pertemuan antara presiden dengan Dewan Pengarah BPIP tersebut salah satunya membahas Peringatan Hari Lahir Pancasila. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif (kiri), Said Aqil Siraj (kedua kiri), Try Sutrisno (kedua kanan), Sudhamek (kanan) serta anggota Dewan Pengarah BPIP yang lain bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pertemuan antara presiden dengan Dewan Pengarah BPIP tersebut salah satunya membahas Peringatan Hari Lahir Pancasila. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menyarankan Presiden Joko Widodo memilih sosok berlatar belakang profesional untuk mengisi kabinet menterinya jika memerintah pada periode kedua.

Hal itu disampaikan BPIP saat melaporkan hasil kerjanya ke Presiden Jokowi pada Kamis (9/5/2019) di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kami meminta, kalau nanti Pak Jokowi jadi Presiden lagi, pasti jadi, supaya dibentuk satu zaken kabinet. Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafi'i Maarif, seusai pertemuan.

Pria yang akrab disapa Buya Syafi'i itu menambahkan, menteri pada pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin nanti boleh berasal dari partai politik. Tapi yang pertama, sosok yang disodorkan tetap harus memiliki kompetensi.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Masih Sibuk Urus Lebaran

Kedua, partai politik juga mesti menyodorkan lebih dari satu nama kepada Presiden agar lebih banyak pilihan.

"Biar Presiden yang menentukan. Jadi, Presiden lebih berdaulat," ujar Buya.

Buya sekaligus mengkritik formasi kabinet menteri pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini. Menurut dia, formasi menteri saat ini tidak ideal.

"Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar dia.

Kompas TV Mahfud menegaskan jika ditawari sebagai ketua tim pemenangan ia akan menolak

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu 'Grand Design' untuk Kerjai Kami

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu "Grand Design" untuk Kerjai Kami

Nasional
Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Nasional
Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Nasional
Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Nasional
Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X