BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet yang Berisi Orang Ahli jika Jadi Presiden Lagi

Kompas.com - 09/05/2019, 17:01 WIB
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif (kiri), Said Aqil Siraj (kedua kiri), Try Sutrisno (kedua kanan), Sudhamek (kanan) serta anggota Dewan Pengarah BPIP yang lain bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pertemuan antara presiden dengan Dewan Pengarah BPIP tersebut salah satunya membahas Peringatan Hari Lahir Pancasila. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Syafii Maarif (kiri), Said Aqil Siraj (kedua kiri), Try Sutrisno (kedua kanan), Sudhamek (kanan) serta anggota Dewan Pengarah BPIP yang lain bersiap melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (9/5/2019). Pertemuan antara presiden dengan Dewan Pengarah BPIP tersebut salah satunya membahas Peringatan Hari Lahir Pancasila. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menyarankan Presiden Joko Widodo memilih sosok berlatar belakang profesional untuk mengisi kabinet menterinya jika memerintah pada periode kedua.

Hal itu disampaikan BPIP saat melaporkan hasil kerjanya ke Presiden Jokowi pada Kamis (9/5/2019) di Istana Merdeka, Jakarta.

"Kami meminta, kalau nanti Pak Jokowi jadi Presiden lagi, pasti jadi, supaya dibentuk satu zaken kabinet. Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli," ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafi'i Maarif, seusai pertemuan.

Pria yang akrab disapa Buya Syafi'i itu menambahkan, menteri pada pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin nanti boleh berasal dari partai politik. Tapi yang pertama, sosok yang disodorkan tetap harus memiliki kompetensi.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi Masih Sibuk Urus Lebaran

Kedua, partai politik juga mesti menyodorkan lebih dari satu nama kepada Presiden agar lebih banyak pilihan.

"Biar Presiden yang menentukan. Jadi, Presiden lebih berdaulat," ujar Buya.

Buya sekaligus mengkritik formasi kabinet menteri pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini. Menurut dia, formasi menteri saat ini tidak ideal.

"Kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar dia.

Kompas TV Mahfud menegaskan jika ditawari sebagai ketua tim pemenangan ia akan menolak

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X