Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukit Soeharto Jadi Salah Satu Lokasi Calon Ibu Kota Baru

Kompas.com - 07/05/2019, 17:58 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu lokasi calon ibu kota baru.

Lokasi itu salah satu yang dikunjungi Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, pada hari ini, Selasa (7/5/2019).

Seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota.

Dalam kunjungan ini, Kepala Negara menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: Mengenal Bukit Soeharto, Calon Lokasi Ibu Kota Baru yang Dikunjungi Jokowi

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur di Kaltim Mendukung Pemindahan Ibu Kota

Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," ujar Presiden kepada wartawan usai melakukan peninjauan.

Kepala Negara menyebutkan, kawasan Bukit Soeharto memiliki sejumlah keunggulan.

Keunggulan itu di antaranya kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan.

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).Biro pers setpres Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).

Keberadaan sarana pendukung tersebut dapat menghemat biaya pembangunan.

"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian, kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," kata Jokowi.

Meski demikian, Presiden menegaskan, pemindahan dan persiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur.

Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.

Baca juga: Jokowi ke Kalimantan, Tinjau Calon Ibu Kota Negara Baru

"Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi," ujar Jokowi.

Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur ini, Presiden didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

Setelah kunjungan ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo juga akan meninjau kelayakan calon ibu kota lainnya, salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk ibu kota baru. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Provinsi-provinsi Ini Siap Sediakan Lahan untuk Pemindahan Ibu Kota

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektar, 120 ribu hektar, dan 300 ribu hektar," kata Jokowi.

Namun, Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

"Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektar, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com