Jubir: BPN Tak Akan Meminta-minta Demokrat Bertahan dalam Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean sebaiknya menyampaikan kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur dalam forum internal.

"Kalau ingin berkomentar bicara ayo di forum internal bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial, kalau mau bicara, bicara di forum internal gitu," kata Andre saat dihubungi kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antar partai dan semangat perjuangan.

Baca juga: BPN: Demokrat Berhak jika Ingin Keluar Koalisi Prabowo-Sandiaga

Ia mengatakan BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman partai Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.

Kemudian, Andre mengatakan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat Jokowi maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.

Baca juga: Kritik Demokrat atas Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Koalisi Setan Gundul

"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

Baca juga: Demokrat: Kalau Pak Jokowi Diputuskan Menang, Kerja Sama dengan Koalisi Prabowo-Sandi Berakhir

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan pilpres berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap.

Baca juga: Luruskan Informasi, Demokrat Sebut 62 Persen Bukan Angka Survei Kemenangan Prabowo

Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan.

Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand.