BPN: Demokrat Berhak jika Ingin Keluar Koalisi Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, masyarakat dapat menilai pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengenai kerja sama dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur jika Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres 2019.

Andre mengatakan, sebaiknya komentar dari kader-kader Demokrat disampaikan dalam forum internal koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Kalau ingin berkomentar bicara, ayo di forum internal, bukan di media atau medsos. Habis waktu kami menanggapi kader koalisi yang sibuk di media atau media sosial," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Demokrat: Kalau Pak Jokowi Diputuskan Menang, Kerja Sama dengan Koalisi Prabowo-Sandi Berakhir

Andre mengatakan, prinsip BPN dalam berkoalisi adalah rasa kebersamaan antarpartai dan semangat perjuangan.

BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Seandainya temen-temen ingin keluar, itu hak teman-teman Demokrat ya. Yang pasti prinsipnya Gerindra tidak akan memaksa atau meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," ujarnya.

Andre menambahkan, jika Demokrat mendapatkan tawaran untuk merapat ke koalisi Jokowi, maka perlu mengingat pentingnya etika dalam politik.

"Yang penting etika politik dipakai, Anda nampak muka datang, pulang nampak punggung gitu. Jadi ya dulu kita bergabung baik pisah pun harus baik-baik," pungkasnya.

Baca juga: Kritik Demokrat atas Klaim Kemenangan Prabowo-Sandiaga dan Koalisi Setan Gundul

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.