Mendagri Sampaikan Catatan Pemilu 2019: Usul E-Voting hingga Pisahkan Pilpres dan Pileg

Kompas.com - 07/05/2019, 12:04 WIB
DPD menggelar rapat kerja membahas evaluasi Pemilu 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA DPD menggelar rapat kerja membahas evaluasi Pemilu 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah catatan yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu 2019

Tjahjo mengatakan catatan ini akan dibahas bersama-sama dengan lembaga negara lain setelah tahapan pemilu selesai.

"Salah satu yang perlu dicermati adalah apakah 5 tahun ke depan sudah saatnya memakai e-voting," ujar Tjahjo dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Densus 88 Diminta Waspadai Tempat Ramai Anggota Polisi dan WNA


Tjahjo mengatakan, bisa saja e-voting ini masuk dalam pembahasan Undang-undang Pemilu selanjutnya.

Hal kedua yang menjadi catatan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu serentak.

Menurut Tjahjo, perlu ada kajian lagi mengenai tafsir "serentak" yang ada dalam putusan MK.

"Serentaknya itu tidak disebutkan harus jam, hari, bulan yang sama. Apakah serentaknya itu nanti boleh di minggu yang sama atau bulan berbeda. Kita perlu konsultasi lagi dengan MK," kata Tjahjo.

Baca juga: Hakim MK Siap Menginap di Kantor Urusi Sengketa Pemilu

Menurut Tjahjo pelaksanaan pemilu dari mulai Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan bersamaan ini memberikan beban berat bagi petugas di lapangan.

Dia membayangkan pelaksanaan pemilu 5 tahun ke depan. Jika sistem yang digunakan masih sama, artinya masyarakat akan mendapat tambahan surat suara saat mencoblos. Sebab pemilihan kepala daerah juga akan digelar pada saat itu.

"Simulasi kami 5 kertas suara saja perlu waktu di atas 15 menit. Apalagi kalau ditambah 2 kertas suara lagi misalnya," kata Tjahjo.

Baca juga: Penembak Jitu Disiagakan di Lokasi Hitung Suara Pemilu 2019 KPU Jatim

Dalam evaluasi nanti, Tjahjo mengatakan bisa saja ada usulan pelaksanaan Pilpres dan Pileg dipisah. Misalnya Pilpres dilakukan serentak dengan Pilkada. Sedangkan Pileg dilaksanakan secara terpisah.

Selain itu, evaluasi lainnya adalah soal jumlah pemilih di tiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Seandainya serentak, apakah per TPS harus maksimum 300 orang? Sekarang saja dengan jumlah 300 pemilih bisa lebih 24 jam penghitungannya," kata dia.

Rapat kerja ini dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang. Selain Tjahjo, beberapa pemimpin lembaga lain juga hadir seperti Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Asep Nana Mulyana.

Kompas TV Memasuki bulan Ramadan, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror berhasil menangkap enam terduga teroris yang diduga merupakan sel dari jaringan Jaringan Ansharut Daulah atau JAD di Bekasi, Jawa Barat. Benarkah kelompok teroris ini akan melakukan bom bunuh diri di saat bulan Ramadan dan memanfatkan momen pasca-pemilu 2019? Apa motif dan tujuan dari kelompok teroris ini? Simak dialognya dengan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo dan analis intelijen dan terorisme, Ridlwan Habib. #Teroris #Ramadan #JAD

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X