Bappenas: Porsi APBN Kecil dalam Pembangunan Ibu Kota Baru, Lebih Banyak Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, pembangunan ibu kota pengganti DKI Jakarta tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga bekerja sama dengan swasta.

"Prinsipnya tidak membebani APBN. Artinya, kita berusaha melibatkan peran swasta dan BUMN lebih banyak," ujar Bambang saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Pemerintah akan membuat sejumlah skema kerja sama agar investor swasta serta BUMN mau terlibat dalam membangun ibu kota baru tersebut.

Total anggaran pembangunan ibu kota baru ditaksir mencapai Rp 480 triliun.

Baca juga: Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Bebani APBN

Dari angka tersebut, pemerintah ingin agar porsi swasta lebih besar dibandingkan dengan APBN.

"Yang pasti, untuk infrastruktur dasar, jaringan air bersih, air limbah, kemudian jalan arteri, jalan utama, jalan kota, itu kemungkinan APBN. Di luar itu, termasuk rumah sakit, fasilitas angkutan umum, dikerjakan swasta," lanjut Bambang.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin petang.

Baca juga: Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya ya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar," kata Jokowi.

Namun, ia tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.