Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Audit Situng KPU, Diusulkan Sandiaga hingga Disepakati TKN

Kompas.com - 06/05/2019, 14:21 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dilakukan pemungutan suara pada 17 April kemarin. Penghitungan suara dapat dipantau seluruh masyarakat melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU yang ada di situs KPU.

Seluruh proses penghitungan dilakukan secara terbuka, sehingga semua pihak bisa turut melakukan pengawasan dan koreksi apabila menemukan kekeliruan dalam proses penghitungan ini.

Dari kedua kubu pasangan calon presiden, masing-masing menemukan dan melaporkan sejumlah kesalahan input data ke Situng KPU. Kesalahan ini kemudian banyak diasumsikan sebagai upaya terpola yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Hingga akhirnya, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyarankan KPU untuk mengaudit Situng miliknya.

Usul audit

Usulan audit Situng KPU ini disampaikan oleh sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta di sela menjalankan kegiatannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/5/2019).

Sandi menyebut, Situng KPU perlu diaudit karena berulang kali ditemukan salah memasukkan data yang pada akhirnya menambah atau mengurangi perolehan suara salah satu kubu.

Kesalahan-kesalahan itu, menurut Sandi, ditemukan oleh aktivis atau relawan yang selama ini aktif melakukan pemantauan.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalah berkaitan data entry di Situng," kata Sandiaga.

Baca juga: Demi Pemilu Berkualitas, Sandiaga Minta Situng KPU Diaudit

Hindari stigma negatif


Sandiaga menyebut, audit ini penting dilakukan untuk menghindari dugaan adanya pola kecurangan yang menguntungkan satu pihak.

"Perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini terpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," ujar dia.

Usul audit ini dilakukan bukan karena perolehan suara Sandiaga dan pasangannya, Prabowo yang ada di bawah perolehan suara Jokowi-Ma’ruf. Namun, untuk mencapai pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

"Karena ini bukan tentang kalah menang, yang mengadukan kecurangan itu sudah dua kubu, kubu 01 dan 02," ucap Sandiaga.

Fahri Hamzah mendukung

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan satu suara dengan Sandiaga Uno tentang audit yang harus dilakukan pada Situng KPU. Bahkan, ia mengusulkan untuk dilakukan audit secara menyeluruh, termasuk pada metode yang digunakan.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh. Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih kompleks dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar politisi yang dulu maju dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com