Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Minta KPU Lebih Cepat Selesaikan Penghitungan di Situng

Kompas.com - 06/05/2019, 10:33 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan proses penghitungan suara Pemilu 2019 dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) lebih cepat lagi.

Sebab tahapan penghitungan manualnya juga sudah sampai pada tingkat kabupaten dan kota.

"Saya bahkan mengingatkan agar KPU seharusnya lebih cepat menyelesaikan perhitungan melalui Situng ini. Toh proses perhitungan rekapitulasi suara sudah sampai ke kabupaten atau kota sehingga data pemindaian C1-nya sudah dapat dikirimkan semuanya ke KPU pusat," ujar Ace ketika dihubungi, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Situng KPU Data 67,65 Persen: Jokowi-Maruf Unggul 13 Juta Suara

Adapun hari ini, proses input data C1 ke dalam Situng KPU baru mencapai 67 persen.

Ace juga mengomentari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang mengusulkan Situng KPU dihentikan.

Dia tidak setuju dengan usul itu karena Situng justru menjadi sumber informasi masyarakat.

Dia mengakui bahwa kerap terjadi kesalahan input dalam Situng ini. Ia setuju bahwa kesalahan input ini harus menjadi evaluasi pemilu oleh KPU dan harus diaudit.

Baca juga: Timses Jokowi: BPN Sedang Kalap sehingga Minta Situng KPU Dihentikan

Namun, Ace berpendapat, audit lebih baik dilakukan setelah penghitungan selesai. Untuk itu dia meminta KPU menyelesaikan penghitungan lebih cepat.

Untuk BPN Prabowo-Sandiaga, Ace menyarankan mereka mengacu pada penghitungan sendiri saja jika merasa Situng kurang akurat.

"Seperti halnya kami TKN telah memiliki war room sendiri. War room ini terbuka, transparan dan dapat diakses sama masyarakat, jangan ditutup-tutupi," ujar Ace.

"Dari data yang kita miliki masing-masing, lalu kita sama-sama bandingkan, antara data KPU, TKN, dan BPN. Apakah hasilnya ada perbedaan dengan bukti-bukti yang autentik dan akurat," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com