Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Ada yang Bilang, 70 Persen TNI Bisa Dipengaruhi Bertindak Inkonstitusional, Itu Tidak Benar!

Kompas.com - 06/05/2019, 12:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, ada upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk mengadu domba antara Polri dan TNI.

Bahkan Wiranto mengaku mendapat laporan bahwa ada pihak yang mengatakan 70 persen TNI bisa dipengaruhi untuk bertindak inkonstitusional.

"Saudara sekalian, banyak hal yang saya dengarkan, misalkan pihak tertentu yang mengatakan bahwa, atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tentara atau militer dengan polisi, ada," ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi tentang keamanan nasional pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca juga: Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri, Setiap Hari Ngompori dan Menghasut Masyarakat

"Ada yang mengatakan 70 persen TNI sudah dapat dipengaruhi berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional. Itu tidak benar!" lanjut Wiranto.

Ia merasa hasutan-hasutan seperti itu banyak bermunculan pascapemilu. Karena itu, ia mengatakan pemerintah harus mengambil tindakan tegas agar hal-hal tersebut tak semakin masif muncul di publik.

Baca juga: Menko Polhukam Gelar Rapat, Siapkan Langkah Hukum Terkait Aksi Meresahkan Pascapemilu

Wiranto menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap pernyataan yang ditujukan kepada publik dan membawa dampak negatif harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bicara.

"Siapa bicara seperti itu, di mana, harus buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan harus dia mengambil risiko hukum. Enggak bisa dibiarkan saja ngomong seenaknya di negeri ini," lanjut dia.

Kompas TV Menko Polhukam, Wiranto menggelar rapat koordinasi khusus dengan sejumlah menteri dan aparat keamanan. Rapat membahas tentang pengamanan pemilu pasca pencoblosan. Selain Wiranto turut hadir Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menkominfo, Rudiantara, Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Wiranto beserta pejabat yang hadir ingin memastikan pelaksaan pesta demokrasi kali ini berlangsung lancar dan aman. Menurut Menko Polhukam secara umum pelaksanaan tahapan pemilu sejak awal hingga pemungutan suara 17 April kemarin berjalan dengan baik. #Pemilu2019 #Menkopolhukam #Rakorsus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com