Wacana dan Polemik Pemindahan Ibu Kota di Era Jokowi...

Palangkaraya memang menjadi kota yang kerap disebut akan dijadikan ibu kota baru bagi Indonesia, bahkan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno.

Ibu kota yang berada di luar Jawa diharapkan dapat mengurangi Java Centris dan mengubahnya menjadi Indonesia Centris.

Pada saat itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kajian yang dilakukan pihaknya akan rampung pada 2019.

"Tahun 2019 mungkin penetapan (hasil kajian) saja," kata Bambang pada 10 April 2019.

Baca juga: Kajian Bappenas soal Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Rampung 2019

Bambang menyebut, salah satu alasan pemindahan ibu kota ke luar Jawa dikarenakan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan pulau lainnya yang begitu jauh.

Nantinya, ibu kota baru akan dijadikan pusat pemerintahan dan akan di bangun Istana Presiden juga Kantor kementerian di sana.

Sementara Jakarta, tetap akan menjadi pusat bisnis dan keuangan skala nasional.

Target 2018

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro merencanakan pembangunan mulai dilakukan pada 2018 atau 2019.

"Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ujar Bambang pada 3 Juli 2017.

Berbagai hal menjadi fokus Bappenas selama melakukan kajian pemindahan ibu kota, seperti penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan juga tata kelola.

Bambang menjelaskan rencana pembangunan akan akan melibatkan pihak swastaa, untuk efisiensi penggunaan anggaran negara,

"Kami akan dorong model PPP-(public private partnership)-lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan," ujar Bambang.

Dalam rencana besar ini, Bappenas memegang komando besar dan akan bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait, salah satunya Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

Penolakan Ketua MPR

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).