Wacana dan Polemik Pemindahan Ibu Kota di Era Jokowi...

Dalam rapat tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memaparkan hasil kajiannya tentang pemindahan ibu kota.

Menurut dia, terdapat tiga opsi yang diserahkan kepada Presiden terkait hal ini. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta. Kedua, ibu kota dipindahkan di wilayah radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Jawa.

Dari semua pilihan yang ditawarkan, Jokowi memutuskan memilih opsi terakhir untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Kota di Kalimantan dan Sulawesi banyak disebut akan menjadi tujuan relokasi ibu kota ini.

Namun, ternyata bukan hanya kali ini wacana pemindahan ibu kota dibahas di era kepemimpinan manta Gubernur DKI Jakarta ini. Sebelumnya, pembicaraan mengenai urgensi pemindahan ibu kota sempat beberapa kali dilakukan.

Sebelum akhirnya dicopot dari jabatannya, Andrinof pernah menyebut bahwa kota di Kalimantan lebih potensial untuk dijadikan ibu kota Indonesia daripada kota di Jawa.

"Ketimbang Pulau Jawa, kalau di luar Jawa ya Kalimantan paling potensial. Kapasitas Pulau Jawa tidak mungkin menjadi ibu kota," kata Andrinof pada 1 April 2015.

Hal itu dikarenakan beban Indonesia yang seolah tertumpuk di Jawa dan menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, kemacetan, hingga ketimpangan ekonomi dengan wilayah di pulau-pulau lain.

Dalam kesempatan itu, Andrinof sempat menyebut beberapa nama kota di Kalimantan yang menurut dia potensial untuk menjadi pengganti Jakarta. Kota itu misalnya Pangkalan Bun dan Sampit di Kalimantan Tengah, atau Paser dan Penajem di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Palangkaraya yang banyak disebut akan menjadi calon kuat, justru tidak direkomendasikan oleh Andrinof. Sebab, menurut dia, Palangkaraya tidak memiliki daya dukung lahan yang memadai.

Kajian 2017

Atas instruksi Presiden Joko Widodo, pada 2017 Bappenas mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Teten Masduki.

"Sudah diwacanakan Presiden, tetapi tentu kan mesti dibahas oleh Bappenas," kata Teten pada 7 April 2017.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi bahkan menyebut instruksi ini muncul setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Palangkaraya pada 2016.

"Ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibu kota negara di Palangkaraya," kata Johan.

Palangkaraya memang menjadi kota yang kerap disebut akan dijadikan ibu kota baru bagi Indonesia, bahkan sejak kepemimpinan Presiden Soekarno.

Ibu kota yang berada di luar Jawa diharapkan dapat mengurangi Java Centris dan mengubahnya menjadi Indonesia Centris.

Pada saat itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kajian yang dilakukan pihaknya akan rampung pada 2019.

"Tahun 2019 mungkin penetapan (hasil kajian) saja," kata Bambang pada 10 April 2019.

Bambang menyebut, salah satu alasan pemindahan ibu kota ke luar Jawa dikarenakan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan pulau lainnya yang begitu jauh.

Nantinya, ibu kota baru akan dijadikan pusat pemerintahan dan akan di bangun Istana Presiden juga Kantor kementerian di sana.

Sementara Jakarta, tetap akan menjadi pusat bisnis dan keuangan skala nasional.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro merencanakan pembangunan mulai dilakukan pada 2018 atau 2019.

"Tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ujar Bambang pada 3 Juli 2017.

Berbagai hal menjadi fokus Bappenas selama melakukan kajian pemindahan ibu kota, seperti penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan juga tata kelola.

Bambang menjelaskan rencana pembangunan akan akan melibatkan pihak swastaa, untuk efisiensi penggunaan anggaran negara,

"Kami akan dorong model PPP-(public private partnership)-lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan," ujar Bambang.

Dalam rencana besar ini, Bappenas memegang komando besar dan akan bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait, salah satunya Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menanggapi rencana itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan pernah menolak rencana pemindahan ini dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut dia kondisi perokonomian masyarakat yang masih mengalami kesulitan.

"Kita lagi susah kok ada perencanaan pemindahan ibu kota? Ini kan harusnya Pak Jokowi fokus saja pada pembangunan infrastruktur," kata Zulhas pada 13 April 2017.

Ia mempertanyakan bagaimana pelaksanaan juga pendanaan yang nantinya akan dilakukan, mengingat pemerintah saat ini sedang banyak merencanakan pembangunan infrastruktur.

"Ini kan program-program infrastrukturnya (Presiden Jokowi) bagus banget, makanya kita dukung. Kalo ada rencana pemindahan ibu kota, nanti duitnya dari mana? Prosesnya seperti apa?" ujarnya.

Menurut dia, saat ini pemindahan ibu kota bukan menjadi prioritas utama mengingat masih banyak proyek infrastruktur yang belum terselesaikan.

“Kan skala prioritas. Kalau untuk kapan-kapan boleh," ujarnya saat ditemui pada 4 Juli 2017.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sebelumnya mengaku telah menyediakan lahan seluas 300.000 hektar untuk persiapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

"Saya cuma siapkan lahan. Luas lahan yang saya sampaikan ke Pak Presiden itu 300.000 hektar," ujar Sugianto pada 1 Mei 2017.

Gubernur petahana ini juga berharap rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya tidak hanya sekedar wacana. Menurut dia, hal ini adalah keinginan dari sosok pendiri bangsa, Presiden Soekarno.

"Saya cuma siapkan lahan. Luas lahan yang saya sampaikan ke Pak Presiden itu 300.000 hektar," ungkapnya.

Sugianto meyakinkan, bahwa Kalimantan memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, kemudian secara geografis terletak di tengah pulau Kalimantan dan relatif aman dari berbagai bencana alam.

Sumber; Kompas.com (Krisiandi, Yoga Sukmana, Kurnia Sari Aziza, Gusti Nara)