BPN Prabowo: Kalau TKN Punya Bukti Kecurangan, Silakan Buktikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, mempersilakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika ingin membuktikan dugaan kecurangan yang dilakukan pihaknya.

Bahkan Ferry mengatakan pihaknya siap memaparkan data terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019.

"Kalau dia punya data silakan, kami punya data. Kita kan bukan adu tesis, adu data itu kan validitas dan pembuktiannya ketika ada di proses rekapitulasi," ujar Ferry saat ditemui di kantor BPN, Jalan Kertanegara nomor 6, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2019).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: Kami Akan Buktikan, Kecurangan Dilakukan Kubu 02

Ferry pun memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.

Menurut dia, tuduhan BPN selama ini terkait adanyanya kecurangan didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari pengumpulan formulir C1.

Penelusuran dugaan kecurangan juga dilakukan sejak di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK (Panitia Pemilu di tingkat Kecamatan).

"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami sampaikan pada KPU dan Bawaslu," kata Ferry.

"TKN enggak usah terlalu risau dan baper. Kami tidak akan membual karena seluruh prosesnya berbasis C1. Penelusuran bentuk kecurangan mulai dari tingkat TPS lalu PPK," ucapnya.

Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma'ruf akan mengumumkan bukti kecurangan yang diduga dilakukan oleh pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti itu.

Baca juga: Situng Sementara KPU di Jakarta: Jokowi-Maruf 53,05 Persen, Prabowo-Sandi 46,95 Persen

"Karena selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik bahwa kecurangan terjadi dan korbannya adalah 02. Kami akan buktikan, kecurangan-kecurangan itu justru dilakukan oleh pihak 02," ujar Irfan di Posko Cemara, Menteng, Rabu (24/4/2019).

Irfan mengatakan bukti ini berasal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke hotline TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sejak dibuka pada 9 April, kata Irfan, sudah ada 25.000 pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan pemilu. Saat ini TKN Jokowi-Ma'ruf sedang mengklasifikasi jenis pelanggarannya.