Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIP: Situng KPU Seharusnya Dapat Membangun Kepercayaan Publik

Kompas.com - 26/04/2019, 14:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat (26/4/2019) siang. KIP datang untuk mengecek server dan sistem IT KPU.

"Kami udah cek server, mengecek tenaga-tenaga yang digunakan," kata Komisioner KIP Romanus Ndau di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Menurut Romanus, KPU punya sistem layanan informasi yang modern dan baik.

KPU menggunakan teknologi terbaru yang memungkinkan masyarakat dapat memantau informasi secara cepat.

Baca juga: Situng KPU Dinilai Berhasil Pancing Partisipasi Publik Kawal Suara

Selain itu, Romanus mengatakan, Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU dibangun dengan teknologi yang baik.

Hal ini seharusnya dapat membangun kepercayaan publik, bukan justru menimbulkan pandangan negatif.

"Saya kira apresiasi yang luar biasa untuk mengatisipasi pandangan-pandangan yang cukup negatif karena kita tahu politik sensitif," ujar Romanus.

Ia juga menilai, KPU cukup responsif dalam menanggapi laporan-laporan publik yang terkait dengan penghitungan suara atau perihal pemilu.

Baca juga: Ini Sejumlah Penyebab di Balik Salah Entry Data Situng KPU

"Mereka sudah tanggap, bagaimana seluruh prasangka, seluruh missinformasi, biasa ditangani KPU. Sekali lagi ini adalah bukti dalam pandangan kami, KPU sangat layak dipercaya," kata Romanus.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya telah mengajak KIP untuk melihat langsung bagaimana KPU bekerja menyediakan informasi untuk publik.

"Hari ini saya mengajak Beliau untuk melihat bagaimana KPU menyediakan informasi itu, apa yang digunakan, siapa yang mengerjakan, dan apakah ini sudah memenuhi standar kelayakan unsur sebuah informasi disampaikan kepada publik," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com