Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIPP Nilai Belum Ada Indikasi Kecurangan Sistematis di Balik Salah "Entry" Data Situng KPU

Kompas.com - 26/04/2019, 06:51 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek kesalahan manusia atau human error dan kendala teknis dinilai menjadi penyebab kekeliruan serta lambatnya input data rekapitulasi suara ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, kesalahan input data tersebut belum menunjukkan indikasi adanya dugaan kecurangan sistematis.

"Sampai saat ini kami belum lihat ke sana (dugaan kecurangan sistematis), tapi tetap saja bahwa hal-hal seperti ini seharusnya menjadi concern KPU. KPU harus profesional," kata Kaka, saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta saat ditemui di di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta saat ditemui di di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).
Selain human error, Kaka menilai, dari sisi teknis, sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung dibuka untuk akses publik.

Baca juga: Ini Sejumlah Penyebab di Balik Salah Entry Data Situng KPU

Dengan demikian, ketahanan sistem tersebut diduga belum teruji melalui versi beta.

Menurut Kaka, catatan lainnya, server KPU tidak sanggup mengakomodir banyak akses sehingga petugas harus menunggu hingga berlarut-larut.

"Jadi kelelahan itu bukan hanya karena mereka bekerja terlalu banyak, tapi kelelahan oleh karena server KPU, traffic-nya itu tidak bisa menerima terlalu banyak sehingga mereka harus bermalam-malam," kata Kaka.

Faktor ketiga adalah sistem tersebut belum memiliki kemampuan untuk mengklarifikasi atau mengonfirmasi data yang di-input.

Baca juga: Hingga Rabu Sore, Ditemukan 105 Kesalahan Entry Data Situng

Kaka juga menyinggung perihal aspek rekrutmen dan pelatihan. Menurut dia, para petugas kurang mendapatkan pelatihan untuk melakukan input data.

Hasil temuan Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan ada 680 kesalahan pada proses rekapitulasi suara melalui Situng), per Kamis (25/4/2019), pada pukul 07.30 WIB.

Pemantauan dilakukan oleh anggota koalisi, Mata Rakyat Indonesia, yang menerjunkan 20 orang untuk memverifikasi formulir C1 Pilpres yang diunggah ke Situng.

Hasilnya, terdapat 218 temuan formulir C1 tertukar pada Situng misalnya, formulir C1 Pilpres tertukar dengan C1 untuk Pileg.

Baca juga: Bawaslu Sayangkan Ada Kesalahan Entry Data TPS di Depok

Kemudian, terdapat 196 temuan perihal C1 yang salah input ke dalam sistem tersebut.

Mereka juga menemukan 151 kasus di mana formulir C1 tidak dilampirkan. Lalu, sebanyak 106 kasus formulir C1 buram atau terlipat atau tidak jelas.

Selain itu, 6 kasus formulir C1 yang tidak menyertakan angka. Terakhir, mereka juga menemukan 3 kasus formulir C1 tercoret atau salah tulis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com