TKN Pertanyakan BPN yang Tak Berani Buka-bukaan soal Perhitungan Internalnya

Kompas.com - 22/04/2019, 07:40 WIB
Sekjen PDI Perjuangan di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Selasa (9/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekjen PDI Perjuangan di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Selasa (9/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tak kunjung menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan TKN yang transparan kepada media dalam menjelaskan proses rekapitulasi internal yang dilakukan.

"Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Pantau Hasil Penghitungan Suara, TKN Jokowi-Maruf Bentuk War Room

Hasto mengatakan, proses rekapitulasi internal TKN sangat detail.

Rekapitulasi bermula dari unggahan formulir C1 di setiap TPS. Untuk memastikan kevalidan unggahan fisik C1 ke bank data, mereka memverifikasi terlebih dahulu.

Verifikasi dilakukan oleh koordinator saksi di setiap kecamatan sehingga terhindar dari kesalahan atau manipulasi input C1.

Ia menantang BPN untuk membuka dapur rekapitulasi suara sehingga klaim kemenangan Prabowo-Sandi memiliki dasar yang kuat.

"Kami di sini ada checker, evaluasi, tidak hanya upload dokumen C1 tapi melalui tahapan verifikasi lebih dulu," ujar dia.

Baca juga: TKN Sebut Data Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi Tidak Valid

"Sebaiknya masing-masing buka dapur rekapitulasi penghitungan suara. Itu baru sebuah sikap yang objektif dan semuanya membawa sebuah konsekuensi sesuai Undang-Undang Pemilu. Sebab pihak manapun yang palsukan dokume C1 bagian tindak pidana pemilu," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Bentuk "war room"

TKN Jokowi-Ma'ruf memperkenalkan "war room" untuk memantau penghitungan hasil pemilu, Minggu (21/4/2019).

War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan "war room" ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019.

"'War room' ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Ia menyebutkan, dengan adanya "war room" ini, jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, maka TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya, serta jika ada kemungkinan penyimpangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Nasional
PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Nasional
Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Nasional
Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Nasional
Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.