Elite Politik Diminta Hargai Partisipasi Publik daripada Buat Kegaduhan Pasca-pemilu

Kompas.com - 21/04/2019, 14:13 WIB
Koalisi Masyrakat Sipil Pemantau Pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoalisi Masyrakat Sipil Pemantau Pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Elite politik diminta menunjukkan penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Deklarasi kemenangan sepihak dan tuduhan kecurangan terhadap penyelenggara pemilu dinilai hanya menimbulkan kegamangan pasca pemungutan suara.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini dalam pernyataan pers bersama koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Elite Politik Diingatkan Tak Lontarkan Pernyataan Spekulatif dan Provokatif soal Hasil Pemilu


"Jangan hanya menggunakan pemilu untuk merebut kekuasaan, tetapi bagaimana menghargai partisipasi rakyat, menghargai nilai kejujuran dan taat hukum," ujar Titi.

Menurut Titi, tingkat partisipasi publik dalam pemilu cukup tinggi pada Pemilu 2019.

Pemilu kali ini juga melibatkan banyak petugas pemungutan suara yang bekerja tanpa henti selama berhari-hari.

Bahkan, tidak sedikit yang kelelahan dan sampai meninggal dunia saat bertugas mengamankan surat suara dan melakukan rekapitulasi.

Menurut Titi, klaim kemenangan dan tuduhan kecurangan malah membingungkan publik dengan spekulasi yang tidak jelas.

Baca juga: PDI-P Ingatkan Elite Politik Ciptakan Suasana Tenang Pascapemilu

Selain itu, menurut Titi, masing-masing capres dan tim kampanye sebaiknya mengawal keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses memasukkan data dan perhitungan surat suara.

Peserta pemilu seharusnya tidak melontarkan narasi ke publik yang menuduh telah terjadi kecurangan sejak awal.

"Ikuti prosedur dan aturan main. Kalau ada pelanggaran hukum, gunakan mekanisme yang ada," kata Titi.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Publik Lebih Puas Kinerja Menteri daripada Wapres, PAN: Peran Ma'ruf Belum Kelihatan

Nasional
Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X