PDI-P Ingatkan Elite Politik Ciptakan Suasana Tenang Pascapemilu

Kompas.com - 19/04/2019, 15:59 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Labuan Bajo, NTT, Selasa (10/4/2019). Kompas.com/Abba GabrilinSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Labuan Bajo, NTT, Selasa (10/4/2019).

JAKARTA, K OMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya menjaga kondusivitas seusai pencoblosan Pemilu 2019.

Oleh karena itu, ia mengimbau elite politik menjaga ketenangan.

"Para elite dalam situasi saat ini untuk menciptakan suasana tenang dan kondusif sangatlah diperlukan. Terlebih sejak kita menandatangani pakta integritas bersama dengan penyelenggara pemilu itu sendiri," kata dia dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Baca juga: PDI-P: Bagi yang Tidak Puas dengan Hasil Pemilu, Tempuh Melalui MK

Hasto mengimbau elite politik untuk tak menyebar narasi-narasi negatif menyangkut Pemilu 2019.

Sebab, hal itu bisa membuat masyarakat terprovokasi dan berkonflik.

Ia menjelaskan, peserta pemilu lebih baik menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: DPD PDI-P Klaim Perolehan Suara Jokowi-Maruf di Jateng Lampaui Target

Hasto juga optimistis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mengawasi dengan baik.

"KPU dan Bawaslu juga dapat dilakukan sebuah tindakan ketika ada indikasi berpihak kepada pasangan tertentu, kita memiliki mekanisme melalui DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," katanya. 

Apabila peserta Pemilu mempersoalkan hasil rekapitulasi, kata Hasto, ada mekanisme hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA: PDI-P, Gerindra, dan PKB Dapat Efek Ekor Jas dari Pilpres 2019

"Bagi yang tidak puas dengan hasil Pemilu, baik partai politik peserta pemilu maupun pasangan calon itu ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Hasto. 

Hasto mengatakan, sudah sepatutnya semua pihak meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Caranya dengan bertindak secara proporsional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Mensos Sebut Pemerintah Akan Beri Insentif agar Warga Tak Mudik dari DKI

Nasional
Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Dompet Dhuafa Bangun RS Lapangan untuk Pasien Suspect Covid-19

Nasional
Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Negara Disebut Tetap Wajib Penuhi Hak Pekerja Migran di Luar Negari meski di Masa Pandemi

Nasional
Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mensos: Pemerintah Beri Stimulus Rp 405 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Pemerintah Kaji Pembuatan Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Korpri Ajak ASN Sumbangkan THR untuk Negara di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Pembatasan Selama Mudik Lebaran, Penumpang Bus Dikurangi Setengahnya

Nasional
Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Dompet Dhuafa Jatim Targetkan Berikan Sembako ke 1.000 Penerima

Nasional
Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Seorang Jaksa Sebagai Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Menkominfo Pastikan Aplikasi Zoom untuk Rapat Kenegaraan Aman dari Kebocoran Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X