Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Diingatkan Tak Lontarkan Pernyataan Spekulatif dan Provokatif soal Hasil Pemilu

Kompas.com - 21/04/2019, 12:56 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu meminta elite politik tidak melontarkan pernyataan yang bersifat spekulatif dan provokatif tentang hasil Pemilihan Umum 2019.

Pernyataan negatif yang disampaikan elite politik dikhawatirkan dapat berakibat fatal.

"Elite politik jangan melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif yang bisa membelah sesama warga masyarakat," ujar anggota koalisi Sunanto dalam pernyataan pers bersama di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Capres dan Tim Kampanye Diminta Hentikan Deklarasi Kemenangan Pemilu

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu, mengatakan, elite politik kedua kubu peserta Pemilihan Presiden 2019 sebaiknya mengedepankan perilaku yang proporsional dan berbasis komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, khawatir kegiatan deklarasi dan perayaan kemenangan sepihak dari masing-masing peserta pemilu akan mendelegitimasi perhitungan resmi dari penyelenggara pemilu.

Secara tidak langsung, menurut Hadar, pendukung calon presiden akan merasa perhitungan yang dilakukan KPU tidak benar.

Baca juga: Kisah Petugas Pemilu 2019 di Beijing, Melek 36 Jam hingga Perjalanan 200 Kilometer...

Akibatnya, pendukung salah satu pihak akan merasa tidak puas dan menimbulkan suasana tidak kondusif.

"Kalau nanti hasil perhitungannya beda, bisa menimbulkan rasa tidak puas. Sangat mungkin nantinya pendukung akan sulit dikontrol oleh para pemimpinnya," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com