Elite Politik Diingatkan Tak Lontarkan Pernyataan Spekulatif dan Provokatif soal Hasil Pemilu

Kompas.com - 21/04/2019, 12:56 WIB
Koalisi Masyrakat Sipil Pemantau Pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKoalisi Masyrakat Sipil Pemantau Pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu meminta elite politik tidak melontarkan pernyataan yang bersifat spekulatif dan provokatif tentang hasil Pemilihan Umum 2019.

Pernyataan negatif yang disampaikan elite politik dikhawatirkan dapat berakibat fatal.

"Elite politik jangan melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif yang bisa membelah sesama warga masyarakat," ujar anggota koalisi Sunanto dalam pernyataan pers bersama di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Capres dan Tim Kampanye Diminta Hentikan Deklarasi Kemenangan Pemilu

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu, mengatakan, elite politik kedua kubu peserta Pemilihan Presiden 2019 sebaiknya mengedepankan perilaku yang proporsional dan berbasis komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, khawatir kegiatan deklarasi dan perayaan kemenangan sepihak dari masing-masing peserta pemilu akan mendelegitimasi perhitungan resmi dari penyelenggara pemilu.

Secara tidak langsung, menurut Hadar, pendukung calon presiden akan merasa perhitungan yang dilakukan KPU tidak benar.

Baca juga: Kisah Petugas Pemilu 2019 di Beijing, Melek 36 Jam hingga Perjalanan 200 Kilometer...

Akibatnya, pendukung salah satu pihak akan merasa tidak puas dan menimbulkan suasana tidak kondusif.

"Kalau nanti hasil perhitungannya beda, bisa menimbulkan rasa tidak puas. Sangat mungkin nantinya pendukung akan sulit dikontrol oleh para pemimpinnya," kata Hadar.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X