Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kata Demokrat soal Hasil Hitung Cepat Pilpres dan Pileg?

Kompas.com - 18/04/2019, 07:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons berbagai hasil hitung cepat (quick count) terkait Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Dalam sejumlah hitung cepat pilpres dari sejumlah versi lembaga survei, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demokrat merupakan partai yang mengusung Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, dalam hitung cepat pileg, misalnya data Litbang Kompas terkini menunjukkan Demokrat meraih 8,09 persen. Adapun jumlah suara yang masuk dalam hitung cepat Litbang Kompas mencapai 87 persen.

Baca juga: Hasil Quick Count Sementara 10 Lembaga untuk Pilpres 2019

Untuk diketahui, ambang batas parlemen yang berlaku saat ini adalah 4 persen.

"Kalau teman-teman wartawan bertanya bagaimana sikap Demokrat terhadap hasil sementara quick count, baik untuk pilpres maupun pileg, kami tanggapi bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi KPU. Itu langkah terbaik bagi kami semua, termasuk dalam konteks pemilihan legislatif," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Rabu (17/4/2019) malam.

AHY menjelaskan, sikap Demokrat menunggu hasil resmi KPU agar mendapatkan gambaran lebih kredibel dan terhindar dari informasi simpang siur.

"Dengan demikian akan mengurangi kesimpangsiuran dalam berita terkait hasil yang diraih di berbagai daerah," kata dia.

Saat ini, kata AHY, Demokrat lebih fokus mengawal penghitungan suara secara rill. Hal itu guna memastikan agar terhindar dari potensi kecurangan.

"Mari kita hargai proses yang berjalan. Kita kawal suara jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama kecurangan yang terjadi di TPS maupun di tempat lain dalam proses penghitungan suara ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com