Kompas.com - 18/04/2019, 07:34 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan orasi politik saat kampanye terbuka di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019). Kampanye terbuka bertema Prabowo Menyapa tersebut dihadiri partai pendukung, relawan dan tokoh nasional Koalisi Adil Makmur. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan orasi politik saat kampanye terbuka di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019). Kampanye terbuka bertema Prabowo Menyapa tersebut dihadiri partai pendukung, relawan dan tokoh nasional Koalisi Adil Makmur.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons berbagai hasil hitung cepat (quick count) terkait Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Dalam sejumlah hitung cepat pilpres dari sejumlah versi lembaga survei, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demokrat merupakan partai yang mengusung Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, dalam hitung cepat pileg, misalnya data Litbang Kompas terkini menunjukkan Demokrat meraih 8,09 persen. Adapun jumlah suara yang masuk dalam hitung cepat Litbang Kompas mencapai 87 persen.

Baca juga: Hasil Quick Count Sementara 10 Lembaga untuk Pilpres 2019

Untuk diketahui, ambang batas parlemen yang berlaku saat ini adalah 4 persen.

"Kalau teman-teman wartawan bertanya bagaimana sikap Demokrat terhadap hasil sementara quick count, baik untuk pilpres maupun pileg, kami tanggapi bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi KPU. Itu langkah terbaik bagi kami semua, termasuk dalam konteks pemilihan legislatif," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Rabu (17/4/2019) malam.

AHY menjelaskan, sikap Demokrat menunggu hasil resmi KPU agar mendapatkan gambaran lebih kredibel dan terhindar dari informasi simpang siur.

"Dengan demikian akan mengurangi kesimpangsiuran dalam berita terkait hasil yang diraih di berbagai daerah," kata dia.

Saat ini, kata AHY, Demokrat lebih fokus mengawal penghitungan suara secara rill. Hal itu guna memastikan agar terhindar dari potensi kecurangan.

"Mari kita hargai proses yang berjalan. Kita kawal suara jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama kecurangan yang terjadi di TPS maupun di tempat lain dalam proses penghitungan suara ini," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Nasional
Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Nasional
Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Nasional
Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X