Kompas.com - 18/04/2019, 07:34 WIB
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan orasi politik saat kampanye terbuka di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019). Kampanye terbuka bertema Prabowo Menyapa tersebut dihadiri partai pendukung, relawan dan tokoh nasional Koalisi Adil Makmur. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHACalon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) memberikan orasi politik saat kampanye terbuka di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/4/2019). Kampanye terbuka bertema Prabowo Menyapa tersebut dihadiri partai pendukung, relawan dan tokoh nasional Koalisi Adil Makmur.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons berbagai hasil hitung cepat (quick count) terkait Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Dalam sejumlah hitung cepat pilpres dari sejumlah versi lembaga survei, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dibandingkan dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Demokrat merupakan partai yang mengusung Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, dalam hitung cepat pileg, misalnya data Litbang Kompas terkini menunjukkan Demokrat meraih 8,09 persen. Adapun jumlah suara yang masuk dalam hitung cepat Litbang Kompas mencapai 87 persen.

Baca juga: Hasil Quick Count Sementara 10 Lembaga untuk Pilpres 2019

Untuk diketahui, ambang batas parlemen yang berlaku saat ini adalah 4 persen.

"Kalau teman-teman wartawan bertanya bagaimana sikap Demokrat terhadap hasil sementara quick count, baik untuk pilpres maupun pileg, kami tanggapi bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi KPU. Itu langkah terbaik bagi kami semua, termasuk dalam konteks pemilihan legislatif," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Rabu (17/4/2019) malam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

AHY menjelaskan, sikap Demokrat menunggu hasil resmi KPU agar mendapatkan gambaran lebih kredibel dan terhindar dari informasi simpang siur.

"Dengan demikian akan mengurangi kesimpangsiuran dalam berita terkait hasil yang diraih di berbagai daerah," kata dia.

Saat ini, kata AHY, Demokrat lebih fokus mengawal penghitungan suara secara rill. Hal itu guna memastikan agar terhindar dari potensi kecurangan.

"Mari kita hargai proses yang berjalan. Kita kawal suara jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terutama kecurangan yang terjadi di TPS maupun di tempat lain dalam proses penghitungan suara ini," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Jokowi: Ekonomi Global Hanya Bisa Pulih Jika Pandemi Terkendali

Nasional
Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.