Jimly: Hormati MK sebagai Lembaga Penanganan Sengketa Pemilu

Kompas.com - 16/04/2019, 11:34 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menerima tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace, di Gedung MK Jakarta, Senin (28/1/2013). Tokoh lintas agama tersebut mendatangi MK untuk menyikapi tentang pemaksaan mata pelajaran Agama Islam pada Sekolah Katolik di Blitar dan melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi ke MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANADANY PERMANA Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menerima tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace, di Gedung MK Jakarta, Senin (28/1/2013). Tokoh lintas agama tersebut mendatangi MK untuk menyikapi tentang pemaksaan mata pelajaran Agama Islam pada Sekolah Katolik di Blitar dan melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi ke MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Jimly Asshiddiqie meminta peserta Pemilu 2019 dan publik menghormati MK sebagai lembaga penanganan sengketa hasil pemilihan.

"Sesudah Reformasi kita sudah mendirikan Mahkamah Konstitusi, itulah tempat beradab menyelesaikan perselisihan mengenail hasil pemilihan umum," kata Jimly kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Putusan MK, Quick Count Baru Bisa Dipublikasikan Pukul 15.00 WIB

Menurut Jimly, upaya ke MK lebih bermartabat dibanding harus turun ke jalan untuk mengekspresikan kekecewaan atau amarah. Lewat MK, peserta Pemilu dan publik juga dilatih menjalani kehidupan bernegara secara terhormat.


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

"Kita pindahkan kemarahan kekecewaan kita salurkan ke forum yang sifatnya konstitusional. Jadi jangan lagi kita menyelesaikan segala sesuatu di jalanan. Kalau misalkan ada demo untuk ekspresi, pendapat bebas sih boleh aja, tapi tidak usah berlebihan dan tidak boleh melanggar hukum," tegas Jimly.

Baca juga: MK Siap 100 Persen Hadapi Sengketa Hasil Pemilu

Oleh karena itu, ia juga mengimbau kepada capres-cawapres, elite politik hingga tokoh masyarakat untuk mengajak publik menghormati MK.

Apabila MK sudah memutus hasil sengketa, semua pihak wajib menghormatinya.

"Tentu sesudah segala upaya hukum yang disediakan secara konstitusional itu selesai dilewati, begitu nanti sudah diputus MK, tok, ya sudah, semua harus terima," sambungnya.

Jimly mengingatkan, pihak yang dinyatakan menang harus merangkul pihak yang kalah. Sementara pihak yang kalah harus menerima dan menghormati keputusan yang ditetapkan.

Hal itu nantinya menjadi contoh utama bagi semua pihak untuk menekan tensi politik.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X