Jimly: Hormati MK sebagai Lembaga Penanganan Sengketa Pemilu

Kompas.com - 16/04/2019, 11:34 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menerima tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace, di Gedung MK Jakarta, Senin (28/1/2013). Tokoh lintas agama tersebut mendatangi MK untuk menyikapi tentang pemaksaan mata pelajaran Agama Islam pada Sekolah Katolik di Blitar dan melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi ke MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAKetua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menerima tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace, di Gedung MK Jakarta, Senin (28/1/2013). Tokoh lintas agama tersebut mendatangi MK untuk menyikapi tentang pemaksaan mata pelajaran Agama Islam pada Sekolah Katolik di Blitar dan melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi ke MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Jimly Asshiddiqie meminta peserta Pemilu 2019 dan publik menghormati MK sebagai lembaga penanganan sengketa hasil pemilihan.

"Sesudah Reformasi kita sudah mendirikan Mahkamah Konstitusi, itulah tempat beradab menyelesaikan perselisihan mengenail hasil pemilihan umum," kata Jimly kepada Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Putusan MK, Quick Count Baru Bisa Dipublikasikan Pukul 15.00 WIB

Menurut Jimly, upaya ke MK lebih bermartabat dibanding harus turun ke jalan untuk mengekspresikan kekecewaan atau amarah. Lewat MK, peserta Pemilu dan publik juga dilatih menjalani kehidupan bernegara secara terhormat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

"Kita pindahkan kemarahan kekecewaan kita salurkan ke forum yang sifatnya konstitusional. Jadi jangan lagi kita menyelesaikan segala sesuatu di jalanan. Kalau misalkan ada demo untuk ekspresi, pendapat bebas sih boleh aja, tapi tidak usah berlebihan dan tidak boleh melanggar hukum," tegas Jimly.

Baca juga: MK Siap 100 Persen Hadapi Sengketa Hasil Pemilu

Oleh karena itu, ia juga mengimbau kepada capres-cawapres, elite politik hingga tokoh masyarakat untuk mengajak publik menghormati MK.

Apabila MK sudah memutus hasil sengketa, semua pihak wajib menghormatinya.

"Tentu sesudah segala upaya hukum yang disediakan secara konstitusional itu selesai dilewati, begitu nanti sudah diputus MK, tok, ya sudah, semua harus terima," sambungnya.

Jimly mengingatkan, pihak yang dinyatakan menang harus merangkul pihak yang kalah. Sementara pihak yang kalah harus menerima dan menghormati keputusan yang ditetapkan.

Hal itu nantinya menjadi contoh utama bagi semua pihak untuk menekan tensi politik.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X