Megawati: Kalau Tak Diberikan Hak Pilih, Protes dan Adukan

Kompas.com - 15/04/2019, 20:18 WIB
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada acara yang digelar Paguyuban Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Ibu, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).Dok. PDI-P Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada acara yang digelar Paguyuban Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia dalam peringatan Hari Ibu, di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta kader untuk ikut mengawasi hak masyarakat yang akan mencoblos di tempat pemungutan suara ( TPS).

Mereka diminta berani bersuara jika ada petugas TPS yang tidak memberikan hak warga.

"Setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Jadi kalau tak diberi hak memilih, protes boleh, mengadu boleh. Saya lihat kemarin di Sydney dan di Hongkong, laporkan saja," ujar Megawati seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Senin (15/4/2019).

Baca juga: Megawati: Panen Beras Jangan Langsung Diekspor

Megawati menyampaikan pesan itu saat memberi arahan kepada kader dalam konsolidasi internal di Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPD PDI-P Banten di Kota Serang.

Mega mengatakan, selama masyarakat sudah memenuhi persyaratan, petugas di TPS harus memberikan surat suara.

"Kalau memang masyarakat punya animo memilih, sudah mendaftar untuk mencoblos, ya harusnya dikasih. Tak usah banyak alasan," ujar dia.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Bahas Hambatan Pemilu di Sydney Senin Malam Ini

Dia mengingatkan, para kader untuk benar-benar memahami ketentuan dalam menggunakan hak suara.

Dengan begitu, mereka bisa ikut menyuarakan hak masyarakat. Megawati juga mengatakan ini adalah bagian dari tugas partai politik.

"Saya katakan, untuk apa kita masuk parpol kalau tidak membela kebenaran?" kata Megawati. 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X