Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Panen Beras Jangan Langsung Diekspor

Kompas.com - 04/04/2019, 13:53 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri berharap Indonesia tidak terburu-buru mengekspor beras yang baru dipanen, karena stok beras untuk penduduk Indonesia harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Kalau panen padi itu, berasnya jangan langsung diekspor dulu, suruh rakyat makan dulu, cukup dulu, baru sisanya diekspor," ujar Megawati saat memberikan pidato politik di Desa Majakerta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019), seperti dikutip Antara.

Megawati menyebutkan bila bahan pangan didahulukan untuk rakyat, maka akan mempermudah swasembada pangan di Indonesia.

"Kalau panen padi dan rakyat didahulukan, maka kita bisa swasembada, bisa berdiri di kaki sendiri," ujar Mega di hadapan para petani Indramayu, ratusan warga desa Majakerta, dan seluruh kader PDI-P di wilayah Indramayu.

Megawati mengajak para pemuda desa untuk mau kembali bertani, dan menggarap tanah mereka menjadi sawah daripada migrasi ke kota atau bekerja di pabrik.

"Kalau saya tanya kenapa tidak mau jadi petani, jawabannya capek. Tentu capek, tapi nikmat karena tanahnya milik sendiri," ujar Megawati.

Dia menjelaskan menjadi petani pada saat ini dipermudah dengan adanya kelompok tani serta dukungan dari pemerintah.

"Dengan kelompok tani, para petani bisa memiliki suara yang lebih solid, caranya kerja juga bagus, tahu bibit ini bagus atau tidak," tambah Megawati.

Pemerintah memberikan dukungan dengan menyediakan benih-benih unggul bagi para petani, sehingga petani tinggal memilih mana yang cocok untuk ditanam di tanah mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com