Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Caleg: Eva Sundari, Ingin Tutup Karier Politik di Pemilu 2019

Kompas.com - 13/04/2019, 20:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif DPR petahana dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari sedianya tak ingin kembali maju sebagai anggota DPR di Pemilu 2019. Ia ingin pensiun dari DPR.

Namun, partai masih menginginkan dirinya maju kembali. Eva pun menjadikan Pemilu 2019 sebagai yang terakhir untuknya.

"Kemarin kan kegagalan, PAW (Pergantian Antar Waktu). Selain masih dipercaya oleh partai untuk dicalegkan, saya juga ingin mengakhiri ini dengan kemenangan. Mungkin periode depan aku udah enggak nyaleg lagi. Tapi mosok sih aku kalah. Jadi ya pingin maju," ujar Eva saat dihubungi, Kompas.com.

Ia mengungkapkan, Pemilu Legislatif 2019 berbeda dari Pemilu Legislatif sebelum-sebelumnya. Perbedaan yang sangat terasa ialah panjangnya masa kampanye.

Jika dulu masa kampanye hanya tiga bulan, sekarang menjadi tujuh bulan.

Hal itu berakibat pada melonjaknya biaya politik para caleg. Namun, sebagai petahana, ia bisa menyiasati program kampanye dengan digabungkan dalam program DPR.

"Ini kan dampaknya kepada pembiayaan. Tapi kan untung aku sudah di DPR. Jadi aku nebeng dengan biaya yang di DPR lah. Sosialisasi 4 Pilar lah. Jadi kalau pendatang baru masuk ke 2019 ini mendem (mabuk). Berat. Jadi biaya tinggi banget. Aku beruntung karena sudah di DPR," ujar Eva.

Selain itu, Eva merasa diuntungkan dengan soliditas tim kampanyenya yang sudah lama terbentuk, sehingga target pemilih cepat terpetakan.

Eva pun mengganti strateginya merebut suara di Pemilu Legislatif 2019. Jika sebelumnya ia langsung bertemu pemilihnya, kali ini ia berkampanye lebih banyak kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh.

Cara itu, kata Eva, lebih efektif dan efisien untuk meraih banyak suara dalam waktu singkat. Ia merasa waktu tujuh bulan kampanye masih belum cukup untuk menemui satu per satu pemilihnya di Derah Pemilihan Jawa Timur VI.

Dapilnya meliputi Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar.

"Kalau sekarang aku ganti strategi. Aku ketemu dengan para tokoh masyarakat yang punya pengikut. Kalau voter langsung beberapa kali ke pasar ketemu Bu Guru. Tapi Bu Guru tak pilih yang punya follower. Sekarang fokus kepada tokoh," lanjut dia.

Saat ditanya besaran dana kampanye yang disiapkan, Eva mengatakan, sudah mencapai angka mendekati Rp 2 miliar.

Ia mengatakan, Alat Peraga Kampanye (APK) menghabiskan anggaran paling besar, yakni mencapai 60 persen.

"Mostly APK. APK. Karena ini metodenya kompleks jadi aku harus memproduksi replika surat suara sebanyak mungkin. Ada 4.000-an. Karena aku harus make sure They know what to do on the day. Jadi ini yang dicoblos. Iya simulasi surat suara," ujar Eva.

Eva mengatakan, tak jarang ia berkolaborasi dengan caleg DPRD kabupaten dan kota serta provinsi.

Biasanya para caleg DPRD meminta namanya dimunculkan dalam simulasi surat suara bersama Eva.

Eva biasanya menyediakan dananya lalu para caleg DPRD membantu menyosialisasikan ke pemilih.

Saat ditanya ihwal paradigma semakin besar dana maka semakin besar peluang kemenangan, Eva membenarkan hal tersebut. Hanya, menurut Eva, sang caleg harus tepat menggunakan dananya.

Ia mengatakan, caleg harus bisa memastikan dana yang dikelola menjadi program kampanye sampai ke pemilih yang potensi memilihnya besar.

"Realitasnya itu. Memang itu fungsi dari modal. Tapi modal lebih banyak, tapi salah masukin ya bisa benjut (benjol). Makanya tim itu penting untuk memastikan nyampe kepada sana," palar Eva.

"Aku beruntung PDI-P di sini dominan. Dan strukturnya bagus, kuat, basisnya ada betul, bukan floating," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com