Mendagri Diminta Berikan Sanksi untuk Pejabat yang Lambat Pecat PNS Koruptor

Kompas.com - 12/04/2019, 13:04 WIB
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan petisi online berisi 800.000 tanda tangan mendukung pemecatan PNS koruptor di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (12/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan petisi online berisi 800.000 tanda tangan mendukung pemecatan PNS koruptor di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan peraturan menteri terkait pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) yang divonis bersalah karena kasus korupsi.

Peraturan menteri itu berisi sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang lambat melakukan pemecatan terhadap PNS koruptor.

"Sanksi bisa berupa pemecatan sekretaris daerah, atau langsung kepada PPK itu sendiri," ujar aktivis ICW Egi Primayogha di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Baca juga: Sebanyak 800.000 Orang Tanda Tangan Petisi Pecat PNS Koruptor yang Masih Digaji

Menurut Egi, peraturan menteri itu dapat ditindaklanjuti langsung oleh menteri atau kepala badan di tingkat nasional.

Sementara, di tingkat daerah kepada bupati, wali kota atau gubernur.

Egi mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, pihak Kemendagri merespon dengan baik desakan ICW mengenai pemecatan PNS koruptor.

Menurut Egi, Kemendagri mengupayakan pemecatan selesai pada 30 April 2019.

Baca juga: MA Diminta Proaktif Dukung Percepatan Pemecatan PNS Koruptor

Menurut data yang diperoleh ICW, per Januari 2019, terdapat 1.466 PNS koruptor yang belum dipecat. Padahal, putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.

"Pasca permendagri itu, Mendagri harus benar-benar memastikan bahwa peraturan ditaati oleh PPK di tingkat pusat dan daerah," kata Egi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Koruptor Berstatus PNS, Peringkat Berdasarkan Daerah



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Nasional
Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Luhut: Saya Bukan Epidemiolog, Saya hanya Manajer, Manajer yang Baik

Nasional
Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Menurut Ahli, 2 Hal Ini Jadi Kunci Pengendalian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Ini Rincian Hotel di DKI Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi OTG

Nasional
IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

IDI: Perjuangan Menghadapi Pandemi Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Pemerintah Disarankan Terus Perbanyak Tes Covid-19

Pemerintah Disarankan Terus Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Nasional
Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Ketua KPU Diketahui Positif Covid-19 Setelah Swab Test untuk Syarat Hadir di Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X