Sebanyak 800.000 Orang Tanda Tangan Petisi Pecat PNS Koruptor yang Masih Digaji

Kompas.com - 12/04/2019, 12:48 WIB
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan petisi online berisi 800.000 tanda tangan mendukung pemecatan PNS koruptor di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (12/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan petisi online berisi 800.000 tanda tangan mendukung pemecatan PNS koruptor di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 800.000 orang telah menandatangani sebuah petisi online di portal Change.org/PecatPNSKoruptor.

Petisi itu berupa desakan kepada kementerian dan lembaga untuk segera memecat 1.466 pegawai negeri sipil (PNS) yang divonis bersalah dalam kasus korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai salah satu penggagas desakan untuk pemecatan PNS koruptor tersebut, secara tertulis menyerahkan hasil petisi online itu kepada Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Datangi Kemendagri, ICW Tagih Pemecatan 1.466 PNS Koruptor

"Ini menunjukkan bahwa publik memiliki kepedulian yang sangat tinggi, merasa geram melihat terpidana korupsi yang mencuri uang, tapi negara mengeluarkan biaya untuk menggaji mereka," ujar aktivis ICW Tibiko Zabar di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Petisi Koruptor Jangan Digaji, Pecat PNS Koruptor!Change.org Petisi Koruptor Jangan Digaji, Pecat PNS Koruptor!

Menurut data yang diperoleh ICW, per Januari 2019, terdapat 1.466 PNS koruptor yang belum dipecat.

Menurut Biko, begitu besarnya reaksi publik dalam petisi tersebut sebenarnya sudah cukup memberikan dorongan kepada kementerian dan lembaga untuk segera menuntaskan proses pemecatan.

Baca juga: MA Diminta Proaktif Dukung Percepatan Pemecatan PNS Koruptor

ICW menilai, lambatnya pemecatan PNS koruptor sama saja menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebab, selama belum dipecat, pegawai tersebut akan terus mendapatkan gaji dari pemerintah.

"Masyarakat menaruh perhatian besar, karena kondisi ini sangat memprihatinkan. Tentu akan berdampak pada kerugian negara dalam jumlah besar," kata Biko.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Koruptor Berstatus PNS, Peringkat Berdasarkan Daerah



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X