Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Roy Morgan: PDI-P 39 Persen, Gerindra 21 Persen, Golkar 7,5 Persen

Kompas.com - 03/04/2019, 13:50 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei asal Australia Roy Morgan menyebut elektabilitas PDI-P tertinggi dibanding partai politik lain peserta Pemilu 2019. Dikutip dari laman Roy Morgan, perolehan elektabilitas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut sebesar 39 persen. 

Namun demikian, yang mesti menjadi perhatian, elektabilitas PDI-P menurun sebesar 3,5 persen dibanding Maret 2019. 

Roy Morgan juga memprediksi partai koalisi pendukung Jokowi akan menjadi mayoritas di parlemen.

"Dukungan untuk Koalisi Mayoritas yang dipimpin PDI-P turun 1 persen menjadi 56 persen pada bulan Maret, sementara dukungan untuk Koalisi Minoritas yang dipimpin Gerindra naik 0,5 persen menjadi 36,5 persen," kata CEO Roy Morgan, Michele Levine dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2019).  

Di bawah PDI-P, ada Partai Gerindra dengan elektabilitas sebesar 21 persen. Angka tersebut stagnan, tak naik maupun turun dari survei satu bulan lalu.

Posisi ketiga diduduki Partai Golkar yang elektabilitasnya meningkat sebesar 1,5 persen menjadi 7,5 persen di bulan Maret.

Baca juga: Ini Elektabilitas Parpol di Mata Emak-emak Menurut Survei LSI Denny JA

Selanjutnya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapatkan 6 persen suara responden. Elektabilitas keduanya meningkat 1 persen.

Lalu ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 4,5 persen. Angka itu menurun sebesar 0,5 persen.

Kemudian, diikuti Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperoleh 3,5 persen suara responden. Eleketabilitas PAN menurun sebesar 1,5 persen dari bulan Februari 2019.

Selanjutnya, elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meningkat 1 persen menjadi 3 persen.

Perindo juga mengalami peningkatan sebesar 1 persen sehingga suaranya menjadi 2 persen.

Lalu, Partai Nasdem dan Partai Garuda sama-sama memperoleh 1 persen suara serta tak mengalami perubahan dari hasil sebelumnya.

Di posisi selanjutnya adalah Partai Hanura dengan peningkatan sebesar 0,5 persen suara menjadi 1 persen.

Sisanya sebanyak 4,5 persen terbagi kepada Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Berkarya.

Baca juga: Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga

Seperti diketahui, ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 ditetapkan di angka 4 persen. Artinya, parpol yang suaranya di bawah empat persen tak bisa lolos ke DPR. 

Survei ini dilakukan pada pertengahan Februari sampai pertengahan Maret 2019 dengan responden sebanyak 1.102 di atas 17 tahun di 17 provinsi.

Roy Morgan menggunakan metode wawancara tatap muka pada survei ini dengan margin of error kurang lebih 1,3 persen.

Roy Morgan adalah lembaga survei independen asal Australia yang sudah beroperasi selama 75 tahun. Lembaga ini secara berkala juga merilis hasil survei untuk Pemilu Indonesia.

Kompas TV Peneliti LIPI, Syamsuddin Haris mengklarifikasi informasi simpang siur terkait survei elektabilitas salah satu capres. LIPI menegaskan pihaknya belum merilis survei apapun terkait capres tahun ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan klarifikasinya terkait isu survei capres. Kita bahas lebih dalam bersama peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris. #LIPI #SurveiCapres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com