Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga

Kompas.com - 26/03/2019, 09:45 WIB
Petugas KPU menyiapkan peralatan untuk acara Validasi dan Persetujuan Surat Suara Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden di kantor Pusat KPU, Jakarta, Jumat (4/1/2019). Validasi dan persetujuan yang ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tersebut dilakukan untuk memastikan penulisan nama dan foto peserta pemilu benar. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. 
MUHAMMAD ADIMAJAPetugas KPU menyiapkan peralatan untuk acara Validasi dan Persetujuan Surat Suara Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden di kantor Pusat KPU, Jakarta, Jumat (4/1/2019). Validasi dan persetujuan yang ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tersebut dilakukan untuk memastikan penulisan nama dan foto peserta pemilu benar. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemungutan suara Pemilu 2019 akan digelar pada 17 April 2019. Menjelang pemilu, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas partai politik.

Berdasarkan survei beberapa lembaga, PDI Perjuangan selalu menempati peringkat teratas. Posisi PDI-P diikuti Partai Gerindra dan Golkar di posisi dua dan tiga besar.

Sementara di posisi papan tengah ada Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, empat parpol pendatang baru, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, Garuda, dan Berkarya, dinilai masih kesulitan melawan dominasi partai-partai lama.

Baca juga: Survei Vox Populi Sebut PDI-P Raih Elektabilitas Tertinggi, Partai Garuda Terendah

Demikian pula parpol lama yang pada 2014 tak lolos ke parlemen, seperti PKPI dan PBB, juga diprediksi mendapatkan suara di bawah satu persen.

Adapun Partai Hanura menjadi satu-satunya parpol lama di parlemen yang diprediksi berada di deretan bawah.

Berikut hasil survei terbaru tiga lembaga yang dirangkum Kompas.com, Selasa (26/3/2019):

Survei Litbang Kompas (22 Februari-5 Maret 2019)

PDI-P: 26,9 persen
Gerindra: 17 persen
Golkar: 9,4 persen
PKB: 6,8 persen
Demokrat: 4,6 persen
PKS: 4,5 persen
PAN: 2,9 persen
PPP: 2,7 persen
Nasdem: 2,6 persen
Perindo: 1,5 persen
PSI: 0,9 persen
Hanura: 0,9 persen
PBB: 0,4 persen
PKPI: 0,2 persen
Berkarya 0,5 persen
Garuda: 0,2 persen

Belum menentukan pilihan: 18,2 persen

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PSI Tertinggi di Antara Parpol Baru

Survei Charta Politika (1-9 Maret 2019)

PDI-P: 24,8 persen
Gerindra: 15,7 persen
Golkar: 9,8 persen
PKB: 7,2 persen
Demokrat: 5,1 persen
Nasdem: 4,9 persen
PKS: 4,1 persen
PPP: 3,6 persen
PAN: 3,2 persen
PSI: 1,4 persen
Perindo: 1,3 persen
Hanura: 0,8 persen
PBB: 0,4 persen
Berkarya: 0,4 persen
PKPI: 0,3 persen
Garuda: 0,2 persen

Tidak tahu/tidak menjawab: 17,1 persen

Survei Vox Populi (5-15 Maret 2019)

PDI-P: 26,8 persen
Gerindra: 15,1 persen
Golkar: 10,2 persen
PKB: 7,1 persen
Demokrat: 5,3 persen
NasDem: 4,3 persen
PAN: 3,9 persen
PSI: 3,7 persen
PKS: 3,4 persen
PPP: 2,9 persen
Perindo: 1,8 persen
Hanura: 1,1 persen
Berkarya: 0,9 persen
PBB: 0,6 persen
PKPI: 0,3 persen
Garuda: 0,2 persen

Tidak tahu/tidak jawab: 12,4 persen

Buku: Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI 2014 Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu 2014

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X