Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut AHY, Bicara Jatah Menteri Melukai Perasaan Rakyat

Kompas.com - 02/04/2019, 09:53 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

SEMARANG, KOMPAS.com — Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pembahasan mengenai pembagian jatah menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019 belum penting untuk dilakukan saat ini.

"Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat," kata AHY di sela-sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Baca juga: Hashim: Kalau Prabowo Menang, 7 Menteri untuk PAN, PKS 6, Demokrat Masih Dipertimbangkan

AHY menegaskan, Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten/kota.

"Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai, barulah kita berbicara ke mana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat," ujarnya.

Sama seperti dengan partai politik pengusung capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.

Baca juga: 7 Nama yang Dinilai Prabowo Layak Jadi Calon Menteri di Kabinetnya

Menurut dia, yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.

"Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami," katanya.

Menurut AHY, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat.

Baca juga: Soal Pembagian Kursi Menteri, Timses Jokowi Sebut Koalisi Prabowo Berkarakter Pragmatis

Meski demikian, AHY mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, terkait pembahasan pembagian jatah menteri.

"Saya katakan tidak kecewa. Saya anggap ini percakapan yang lumrah dalam kompleks politik meskipun saya sebetulnya ingin lebih fokus pada upaya memenangkan hati serta pikiran rakyat," ujarnya.

Hashim sebelumnya membenarkan sudah ada pembicaraan mengenai kursi menteri jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hashim awalnya enggan merinci kesepakatan Prabowo-Sandiaga dengan parpol pendukungnya mengenai pembagian kursi menteri.

Setelah wartawan kembali menanyakan hal yang sama, Hashim memberikan jawabannya.

"Ya, kami sudah sepakat. Kalau Prabowo-Sandi menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN, enam kursi untuk PKS," ujar dia.

Sementara partai politik pengusung lain, misalnya Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim, masih dalam pertimbangan.

Adapun Prabowo saat kampanye di beberapa daerah juga sudah bicara soal menteri. Ia bahkan memperkenalkan para tokoh pendukung yang dianggapnya pantas menjadi menteri.

Setidaknya ada tujuh tokoh yang disebut Prabowo.

Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Presiden KSPI Said Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com