Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan TNI-Polri Harus Netral dalam Pemilu

Kompas.com - 02/04/2019, 08:47 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

SORONG, KOMPAS.com - Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa aparat TNI-Polri harus dapat menjaga netralitas dalam momen kampanye maupun Pemilihan Umum Presiden 2019.

"Politik TNI dan Polri itu politik negara jadi harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang," kata Jokowi seusai menghadiri kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Jokowi menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Belakangan, Sulman mencabut pernyataannya tersebut.

"Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) TNI/Polri, di rapat-rapat TNI, rapat-rapat polisi, saya sampaikan," tambah Jokowi.

Sulman awalnya menuding Budi telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi pada pemilu presiden.

Baca juga: Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi

Perintah itu, menurut Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Belakangan, Sulman mencabut pernyataanya tersebut. Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadi dengan Budi.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi

Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya.

Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut.

Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan.

Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.


Sulman mengaku pernyataannya sebelumnya dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. "Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019). Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah lantaran dia tidak terima dipindahtugaskan ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar. Menurut dia, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandiaga Uno. "Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya. Dia pun mengubah pernyataannya soal pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut. Sulman menegaskan, itu bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan. Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Mantan Kapolsek Cabut Pernyataan soal Perintah Kapolres Garut Dukung Jokowi", https://regional.kompas.com/read/2019/04/02/07441571/alasan-mantan-kapolsek-cabut-pernyataan-soal-perintah-kapolres-garut-dukung.

Editor : Caroline Damanik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com