Kompas.com - 02/04/2019, 05:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Damai bakal tetap bekerja hingga debat kelima pilpres, Sabtu (13/4/2019).

Bahkan, untuk debat terakhir, Komite Damai diminta untuk lebih tegas dalam menjaga suasana debat tetap berjalan tertib.

"Jadi untuk hasil evaluasi debat keempat untuk debat kelima, sepakat untuk melanjutkan kerja Komite Damai. Dengan debat kelima ini, Komite Damai lebih tegas," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Wahyu mengatakan, anggota Komite Damai yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan tim kampanye kedua paslon, telah bersepakat. Apabila ada tamu undangan debat yang tak tertib dan mengganggu suasana debat, maka yang bersangkutan bisa dikeluarkan dari ruangan.

Baca juga: Ini 6 Anggota Komite Damai untuk Debat Ketiga Pilpres 2019

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ingin melayani seluruh masyatakat Indonesia. Oleh karenanya, mereka harus memastikan pemilih menonton debat pilpres dengan nyaman.

Dalam aturan debat yang telah disepakati KPU, Bawaslu, bersama tim kampanye kedua paslon, massa pendukung yang hadir dalam ruangan debat juga diminta untuk tak melontarkan kalimat-kalimat yang provokatif.

Oleh kadena itu, prinsipnya, siapapun pendukung yang hadir tidak tertib maka komite damai akan mengeluarkan. KPU Bawaslu akan bersikap tegas demi menjaga kepentingan masyarakat Indonesia menonton debat juga warganet

"Kalau kemudian ada penonton yang tidak tertib dan sampai mengganggu jalannya debat, pada hakikatnya penonton tersebut merugikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang menoton lewat interne atau televisi," ujar Wahyu.

Komite Damai mulai bekerja sejak debat ketiga pilpres. Mereka beranggotakan enam orang yang terdiri dari satu orang perwakilan KPU, satu orang perwakilan Bawaslu, dan tim kampanye paslon masing-masing dua orang.

Mewakili KPU, yaitu Komisioner Wahyu Setiawan. Sedangkan Bawaslu diwakili oleh Anggota, Mochammad Afifuddin.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf diwakili oleh Direktur Program Aria Bima dan Gugus Tugas Khusus Rizal Malarangeng.

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga diwakili oleh Anggota Direktorat Media dan Komunikasi, Imelda Sari, dan Anggota BPN, Putra Jaya Husin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Kemensos Cabut Izin ACT | Jabodetabek PPKM Level 1 Lagi

[POPULER NASIONAL] Kemensos Cabut Izin ACT | Jabodetabek PPKM Level 1 Lagi

Nasional
RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

RUU PDP, Ketua Komisi I Sebut DPR-Pemerintah Sepakat Pengawas Independen Diserahkan ke Presiden

Nasional
Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Nasional
Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Nasional
Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.