Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Gunakan Perspektif HAM dalam Debat soal Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai tak menggunakan perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam debat keempat Pilpres 2019 dengan tema pemerintahan.

"Sama sekali tidak menyinggung soal bagaimana prinsip HAM yang mereka jalankan di dalam itu mengenai pemerintahan yang kuat dan efektif. Itu tidak terlalu terlihat kemarin," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019) sore.

Baca juga: Jurkam BPN Sebut Pemerintahan Jokowi Tak Siap dengan E-Government

Ia mencatat, Jokowi menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam menunjang pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik. Beberapa di antaranya seperti e-budget, e-procurement, e-government.

Jokowi juga berbicara soal perampingan birokrasi dengan membubarkan 23 lembaga.

Di sisi lain, kata Taufan, Prabowo menyinggung penguasaan teknologi informasi untuk memaksimalkan transparansi. Prabowo menganggap teknologi informasi bisa jadi alat efektif untuk meningkatkan rasio pajak.

Baca juga: Debat Keempat, TKN Sebut Prabowo Tak Punya Visi Pengelolaan Pemerintahan

Selain itu, Prabowo juga menawarkan kartu identitas tunggal yang bisa digunakan untuk berbagai layanan publik.

Taufan memandang semua gagasan tersebut baik. Namun, ia menyayangkan strategi implementasi prinsip HAM dalam pemerintahan tidak mereka ungkap.

"Kalau orang bicara negara demokrasi, maka salah satu alat ukurnya adalah apakah negara itu menjalankan prinsip-prinsip HAM. Kalau pemerintahan kuat tapi malah menindas rakyatnya maka prinsip dasar dari demokrasi justru hilang," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Diperlukan Pemerintahan Dilan, Digital Melayani

Taufan sebenarnya berharap, Jokowi dan Prabowo seharusnya menjelaskan strategi mereka untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

"Karena dalam sistem demokrasi yang modern, negara itu dikatakan kuat manakala semua rakyat di situ terlindungi. Bukan subjektivitas dari negaranya atau pemerintahannya itu jadi ukuran. Tapi apakah rakyat yang ada di situ, itu merasa terlindungi dengan kehadiran satu pemerintahan," ujarnya.