Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Pilih Menang Dulu, Baru Bicarakan Kandidat Menteri

Kompas.com - 29/03/2019, 21:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil predsiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai, nama-nama calon menteri seharusnya dikeluarkan setelah memenangi Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang telah menyebutkan kandidat menteri saat kampanye.

Karena itu, ia dan capres petahana Joko Widodo lebih memilih untuk fokus memenangkan Pilpres 2019, kemudian baru membicarakan sosok yang akan jadi pembantunya di kabinet.

Baca juga: TKN: Prabowo Jualan Calon Menteri karena Koalisi Tak Solid

"Tapi kan tidak perlu dikeluarkan sekarang. Karena kami bekerja dulu, menang dulu lah. Menang saja belum, kok sudah dikeluarkan (kandidat menteri)?" kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Jumat (29/3/2019).

Namun, Ma'ruf menghargai upaya Prabowo yang sudah menyebutkan para kandidat menterinya saat kampanye.

Baca juga: 7 Nama yang Dinilai Prabowo Layak Jadi Calon Menteri di Kabinetnya

"Namanya juga orang kepengin (menang Pilpres). Ya kalau dia terpilih, begini, begini, begini. Tapi kalau kami sih tunggu saja (Pilpres selesai)," lanjut Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat memperkenalkan para calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahannya jika terpilih pada Pilpres 2019.

Kompas TV Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin kembali mengunjungi Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini Ma'ruf Amin menghadiri sejumlah agenda dalam rangka kampanye terbuka. Salah satu agenda yang dilakukan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin dalam safari politiknya ke Palembang adalah menghadiri deklarasi Brigade Mahasiswa Jokowi-Amin. Ini adalah deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi- Ma'ruf dari kalangan anak muda atau generasi milenial. #marufamin #kampanyeterbuka #rumahpemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com