Di Rakornas Pemilu 2019, Wiranto Jelaskan soal Pembubaran Organisasi Terlarang

Kompas.com - 27/03/2019, 11:26 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3/2019).   KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan, pembubaran organisasi terlarang dan menangkal hoaks dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Terorisme merupakan bukti kecintaannya pada negara.

Hal itu dikatakan Wiranto dalam rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

"Kemarin saya bubarkan organisasi yang ideologinya enggak sesuai Pancasila itu karena kecintaan pada negeri ini. Menangkal hoaks dengan UU Terorisme membuktikan saya cinta negeri ini," ujar Wiranto.

Baca juga: Yusril Ancam Somasi Pihak yang Sebut HTI Organisasi Terlarang

Dalam Rakornas itu hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi, Kepala Staf Umum TNI Didit Herdiawan, dan perwakilan Polri Brijen Suntana.

Wiranto menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mencabut status badan hukumnya.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Negara ini harus dijaga dan dijauhkan dari keadaan yang berbahaya. Persatuan dan pembangunan yang perlu dijaga, menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia," kata Wiranto.

Baca juga: Dibekukan dan Dinyatakan Organisasi Terlarang, JAD Tak Ajukan Banding

Menurut dia, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Selain itu, ia mengingatkan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, semakin banyak hoaks yang berdedar di masyarakat.

Oleh karena itu, ia menilai hoaks yang mengancam agar masyarakat tak mensukseskan Pemilu 2019 sebagai tindakan terorisme.

"Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini. Tangkap saja yang menyebarkan hoaks, yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, karena itu meneror," kata Wiranto.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X