Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Prediksi "Undecided Voter" jadi Penyebab Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun

Kompas.com - 22/03/2019, 22:32 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari menilai penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf disebabkan karena perilaku warga yang belum menentukan pilihan (undecided voter).

"Kalau undecided voternya terbuka, Jokowi naik. Nah kalau undecided voters-nya itu enggak mau jawab dan ngomong rahasia, itu Pak Jokowi rendah," kata Eva saat dihubungi, Jumat (22/3/2019).

Hal ini disampaikan Eva menyikapi hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret 2019 yang menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun 3,4 persen dalam waktu enam bulan. Pasangan petahana yang semula dipilih oleh 52,6 persen responden di Oktober 2018, kini elektabilitasnya tinggal 49,2 persen.

Di rentang waktu yang sama, elektabilitas pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kenaikan 4,7 persen, dari 32,7 persen menjadi 37,4 persen.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi-Maruf Kalah di Jabar, Ini Kata Ridwan Kamil

Selisih suara antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen. Adapun responden yang merahasiakan jawabannya sebesar 13,4 persen. 

Menurut Eva, jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas memiliki kemiripan dengan survei "Polmark", lembaga survei milik Eep Saifullah Fatah. Pada survei itu, angka undecided voter juga cukup tinggi.

"Di riset-riset yang undecided voternya kecil itu Jokowi selalu perolehannya di atas 50 persen, bahkan sampai ada yang 58 persen. Itu ada ada di tujuh atau delapan lembaga survei. Tapi di dua riset, risetnya Eep dan Kompas itu Jokowi di sekitar 50-an persen saja. Ternyata undecided voters-nya tinggi," kata Eva

Eva karena itu berpendapat, perolehan elektabilitas yang berada di kisaran 50 persen disebabkan perilaku undecided voter. Kendati demikian, Eva meyakini mayoritas undecided voter itu pada akhirnya akan memilih pasangan nomor urut 01 pada pilpres 17 April nanti.

"Ini indikasinya gampang, ternyata undecided voter kecenderungannya pro ke Jokowi. Jadi saya enggak khawatir bahwa nanti ketika pencoblosan itu Pak Jokowi perolehannya akan 58 persen. Ya di sekitar itu," ujar politisi PDI-P ini.

"Jadi undecided voter itu kalau mau dipolarisasi di bagi ke dua kandidat, lebih banyak memilih Pak Jokowi," sambung dia.

Oleh karena itu, Eva menegaskan bahwa penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf bukan karena mesin partai yang tidak maksimal bekerja. Menurut Eva, partai koalisi sudah berjuang maksimal.

"Semua ngeggas karena kita semua ingin memanfaatkan coattail effect. Kita ingin menang tebal. Jadi mesin sangat full bekerja dan pada kecepatan tinggi," ujarnya.

Baca juga: AHY Tak Salahkan Kader Demokrat yang Pilih Jokowi-Maruf

Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan, tipisnya jarak elektabilitas antara pasangan calon 01 dan 02 di survei Litbang Kompas memang cukup mengejutkan.

Sebab survei-survei yang dirilis oleh lembaga survei selama ini menunjukkan jarak elektabilitas di angka 20 persen.

Meski demikian, ia menilai selisih 11,8 persen masih sulit dikejar oleh Prabowo-Sandi. Apalagi masa kampanye kurang dari satu bulan. Menurut dia, kubu Jokowi-Ma'ruf saat ini cukup menjaga para pemilihnya agar tidak berpaling ke Prabowo-Sandi.

"Kubu 01 tidak perlu lagi memainkan isu baru untuk mendulang suara karena tingkat kemantapan pemilih mereka saat ini sudah sangat tinggi di atas 70 persen. Lebih baik fokus memperkuat dan memastikan para pemilih dengan tingkat kemantapan tinggi akan hadir di TPS tanggal 17 April mendatang," ujarnya.

Kompas TV Pemilu serentak 2019 ini kompleks, analisis mengenai efek ekor jas membingungkan partai politik dan calegnya dalam bekerja. Pada satu sisi harus mendukung capres sesuai putusan pimpinan partai, tetapi pada sisi lain harus memenangi kursi DPR. Caleg dan partai politik yang partainya tidak terasosiasi dengan capres mengambil jalur aman bagaimana bekerja untuk partai agar bisa lolos ke parlemen. Dari sisi media, pemberitaan hanya tertuju pada calon presiden. Simak Ulas Kompas terkait partai politik bisa lebih sederhana bersama General Manager Penelitian dan Pengembangan Kompas Toto Suryaningtyas berikut ini. #LitbangKompas #Pilpres2019 #elektabilitas #surveilitbangkompas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com