Kompas.com - 25/03/2019, 16:09 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA KOMPAS.com - Survei terbaru Charta Politika 1-9 Maret 2019 menunjukkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai politik pendatang baru dengan elektabilitas tertinggi.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, PSI adalah parpol baru yang paling banyak dipilih responden dengan elektabilitas 1,4 persen. Partai Perindo menyusul dibawahnya dengan 1,3 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Adapun dua partai lainnya, yakni Berkarya dan Garuda memiliki elektabilitas dibawah 1 persen. Partai Berkarya hanya dipilih oleh 0,4 persen responden, sementara Partai Garuda 0,2 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, PSI menjadi parpol baru dengan elektabilitas tertinggi karena berani menampilkan gagasan-gagasan yang berbeda dibandingkan partai lain.

Misalnya, dengan melakukan seleksi caleg secara terbuka, menolak praktik poligami hingga menolak perda syariah.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P 24,8 Persen, Gerindra 15,7 Persen

Menurut Yunarto, strategi ini membuat PSI lebih tampil di publik ketimbang partai lainnya.

"Yang dilakukan Grace Natalie (Ketua Umum PSI) dan teman-teman sudah benar. Mereka sudah berhasil bikin efek kejut, mereka sudah berhasil membangun awareness," kata Yunarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Yunarto juga menilai strategi kampanye lewat media sosial yang dilakukan PSI cukup efektif untuk menggaet suara anak muda di perkotaan.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi Unggul di Semua Wilayah Kecuali Sumatera

Kendati demikian, jika ingin melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen, Yunarto menilai, PSI juga harus menggencarkan serangan darat dan kampanye di pedesaan.

"Jangan sampai juga hanya pemilih di kota yang didekati oleh pendekatan isu atau media, tetapi balik lagi pertarungan di level nasional mendekati 4 persen harus dilakukan merata di level kota maupun desa. Itu yang masih kurang menurut saya dari PSI," ucap Yunarto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.