Survei Vox Populi Sebut PDI-P Raih Elektabilitas Tertinggi, Partai Garuda Terendah

Kompas.com - 25/03/2019, 17:33 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam Pemilu 2019 mendatang. Hal tersebut merupakan temuan survei Vox Populi Research Center yang dirilis ke publik pada Senin (25/3/2019) ini.

"Elektabilitas PDI-P sebesar 26,8 persen. Di urutan kedua ada Gerindra dengan 15,1 persen dan yang ketiga yakni Golkar dengan 10,2 persen," ujar Direktur Riset Vox Populi Research Center Dika Moehamad dalam siaran pers resminya.

Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih elektabilitas 7,1 persen, Partai Demokrat 5,3 persen dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meraih 4,3 persen.

Diketahui, ambang batas suara parlemen sebesar 4 persen.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Adapun, partai lainnya, berdasarkan hasil survei ini, tidak lolos ambang batas tersebut. Partai yang dimaksud, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 3,9 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar 3,7 persen dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 3,4 persen.

Selanjutnya, ada pula Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 2,9 persen, Partai Indonesia Raya (Perindo) sebesar 1,8 persen, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebesar 1,1 persen dan Partai Berkarya sebesar 0,9 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar 0,6 persen, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar 0,3 persen dan yang diprediksi paling rendah elektabilitasnya, yakni Partai Garuda sebesar 0,2 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P 24,8 Persen, Gerindra 15,7 Persen

Dari total 1.200 responden survei, sebanyak 12,4 persen di antaranya memilih tidak tahu/ tidak menjawab.

Dika mengatakan, tingginya elektabilitas PDI Perjuangan disebabkan efek ekor jas dari calon presiden yang mereka usung, yakni Joko Widodo.

Demikian halnya pula dengan faktor di balik tingginya elektabilitas Partai Gerindra yang mengusung ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Elektabilitas PDI-P dan Gerindra diuntungkan oleh faktor Jokowi sebagai capres petahana dan Prabowo Subianto sebagai penantang," ujar Dika.

Selain itu, elektabilitas PDI-P itu didapat dari faktor kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di pemerintahan. Jokowi diasosiasikan sebagai representasi PDI-P. Sedangkan, elektabilitas Gerindra disokong oleh mereka yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X