Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas PSI Tertinggi di Antara Parpol Baru

Kompas.com - 25/03/2019, 16:09 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA KOMPAS.com - Survei terbaru Charta Politika 1-9 Maret 2019 menunjukkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai politik pendatang baru dengan elektabilitas tertinggi.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasilnya, PSI adalah parpol baru yang paling banyak dipilih responden dengan elektabilitas 1,4 persen. Partai Perindo menyusul dibawahnya dengan 1,3 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Adapun dua partai lainnya, yakni Berkarya dan Garuda memiliki elektabilitas dibawah 1 persen. Partai Berkarya hanya dipilih oleh 0,4 persen responden, sementara Partai Garuda 0,2 persen.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, PSI menjadi parpol baru dengan elektabilitas tertinggi karena berani menampilkan gagasan-gagasan yang berbeda dibandingkan partai lain.

Misalnya, dengan melakukan seleksi caleg secara terbuka, menolak praktik poligami hingga menolak perda syariah.

Baca juga: Survei Charta Politika: PDI-P 24,8 Persen, Gerindra 15,7 Persen

Menurut Yunarto, strategi ini membuat PSI lebih tampil di publik ketimbang partai lainnya.

"Yang dilakukan Grace Natalie (Ketua Umum PSI) dan teman-teman sudah benar. Mereka sudah berhasil bikin efek kejut, mereka sudah berhasil membangun awareness," kata Yunarto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Yunarto juga menilai strategi kampanye lewat media sosial yang dilakukan PSI cukup efektif untuk menggaet suara anak muda di perkotaan.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi Unggul di Semua Wilayah Kecuali Sumatera

Kendati demikian, jika ingin melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen, Yunarto menilai, PSI juga harus menggencarkan serangan darat dan kampanye di pedesaan.

"Jangan sampai juga hanya pemilih di kota yang didekati oleh pendekatan isu atau media, tetapi balik lagi pertarungan di level nasional mendekati 4 persen harus dilakukan merata di level kota maupun desa. Itu yang masih kurang menurut saya dari PSI," ucap Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com