Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Parpol Baru yang Paling Banyak Ditolak Masyarakat, Ini Tanggapan PSI

Kompas.com - 21/03/2019, 16:19 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai politik baru yang paling banyak ditolak masyarakat. Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Februari-5 Maret 2019.

Survei itu menunjukkan responden yang resistan atau menolak PSI mencapai 5,6 persen. Padahal elektabilitas PSI berdasarkan survei itu hanya 0,9 persen.

Angka resistansi itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga partai pendatang baru lainnya.

Partai Perindo misalnya, yang memiliki elektabilitas 1,5 persen, resistansinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya dengan elektabilitas 0,5 persen, resistansinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda dengan elektabilitas 0,2 persen, resistansinya 0,9 persen.

Baca juga: Kepada Ketua KPU, PSI Usul agar Ada Debat 16 Parpol

Namun Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wajar apabila partainya mendapat resistansi dari sebagian masyarakat. Menurut dia, penolakan itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sikap PSI yang menjunjung tinggi ideologi antikorupsi dan anti intoleransi.

Soal komitmen antikorupsi misalnya, PSI tak mengusung satu pun caleg mantan narapidana kasus korupsi. Bahkan Antoni mengklaim PSI ikut mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum membuat aturan yang melarang parpol mencalonkan mantan koruptor.

"Jadi kami mendapat resistensi dari para koruptor atau orang-orang yang selama ini hidup dalam suasana yang korup," kata Antoni kepada Kompas.com, Kamis (21/3/2019).

Lalu mengenai komitmen anti intoleransi, menurut dia PSI berani menyatakan penolakan pada Perda Syariah dan praktik poligami. Antoni menyebut sikap PSI tersebut membuat sejumlah kalangan tidak nyaman.

"Jadi justru angka (resistansi) itu menunjukkan posisi kami tampak bedanya kami dengan partai nasionalis yang lain," kata Antoni.

Baca juga: PSI Diprediksi Tak Lolos Parlemen, Jubir Sebut Partai Muda Harus Dikasih Ujian

Mengenai elektabilitas PSI yang masih di angka 0,9 persen, menurut Antoni pihaknya akan terus bekerja keras di sisa masa kampanye ini. Ia meyakini pada akhirnya PSI bisa melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan melenggang ke Senayan.

"Di sekitar 27 hari ini, saya dan ketua umum terus jalan ke berbagai kabupaten/kota yang menurut kami punya potensi besar untuk menaikkan elektabilitas PSI. Semua caleg juga mengetuk pintu rakyat dan pintu hati tanpa lelah. Insyaallah di 17 April mendatang akan berbuah manis," kata dia.

Kompas TV Pasca-salah satu kadernya divonis bebas murni, karena terbukti tidak ada unsur kesengajaan dalam dugaan melakukan kampanye ditempat terlarang, tim advokasi Partai Solidaritas Indonesia akan melaporkan oknum Bawaslu yang diduga telah melakukan pelanggaran pada kasus ini. Hal ini dikatakan oleh tim advokasi PSI pada saat konferensi pers bersama sejumlah wartawan. Pada tim advokasi PSI melaporkan oknum-oknum Bawaslu yang diduga melakukan kesalahan dan pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut, yakni Mariyamah dan M Zaini selaku anggota bawaslu dan ketua bawaslu Tanjung Pinang. Sebelumnya, kasus Ranat Mulia Pardede naik hingga ke pengadilan, setelah dilaporkan oleh salah satu mahasiswa yang menganggap caleg tersebut melakukan kampanye di area sekolah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menganggap Ranat Mulia Pardede tidak bersalah dalam kasus tersebut. #PSI #PSILaporkanBawaslu #KaderPSIBebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com