Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Kampanye Terbuka Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 25/03/2019, 15:26 WIB
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (22/3/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKomisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mengkaji dugaan pelanggaran pemilu yang diindikasikan muncul saat kampanye terbuka capres, Minggu (24/3/2019).

Indikasi pelanggaran pemilu terjadi di kampanye kedua capres, baik capres nomor urut 01 Joko Widodo maupun capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Baca juga: Menyelisik Dugaan Pelanggaran Pemilu pada Munajat 212

Menurut Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, kajian dilakukan oleh Bawaslu daerah tempat kedua capres kampanye terbuka perdana, yaitu di Serang, Banten, dan Manado, Sulawesi Utara.

"Ada laporan pengawasan, memang pada hari pertama ini ada beberapa indikasi dugaan pelanggaran. Kami masih mendalaminya, kami masih meminta kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kajian yang lebih mendalam," kata Bagja saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Menurut Bagja, temuan ini didapat berdasar hasil pengawasan. Oleh karenanya, Bawaslu perlu mengecek kembali fakta yang ada di lapangan.

Baca juga: Ribuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Diproses Bawaslu

Selanjutnya, Bawaslu juga perlu memeriksa bukti serta saksi-saksi. Dimungkinkan pula tim pelaksana atau tim kampanye kedua capres akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Ini harus kita kaji dulu, apakah terkena (pidana pemilu) atau tidak, apakah (pasal) dugaan pelanggaran ini pas atau tidak untuk peraturan perundang-undangan," ujar Bagja.

Baca juga: Bawaslu: Dugaan Pelanggaran Pemilu Pejabat Negara dan Kepala Daerah Sangat Banyak

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar telah menyebutkan adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kampanye terbuka perdana capres-cawapres, Minggu (24/3/2019).

Bawaslu menemukan adanya keterlibatan anak-anak dalam kampanye. Bawaslu juga menemukan beberapa pejabat yang menggunakan fasilitas negara saat kampanye, seperti mobil dinas.

Tidak hanya itu, dalam kampanye masih ditemukan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditemukan pula beberapa alat peraga yang bukan merupakan alat peraga partai politik.

Baca juga: Bawaslu Libatkan Mahasiswa KKN untuk Awasi Pelanggaran Pemilu

Di hari perdana kampanye terbuka, capres nomor urut 01 Joko Widodo memulai kampanye dalam acara peresmian MRT di Jakarta. Selanjutnya, kampanye dilanjutkan di Kota Serang, Banten, Minggu sore.

Sementara itu, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memulai kampanye terbuka di Manado, Sulawesi Utara.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X