Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran Kampanye Terbuka Jokowi dan Prabowo

Indikasi pelanggaran pemilu terjadi di kampanye kedua capres, baik capres nomor urut 01 Joko Widodo maupun capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Menurut Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, kajian dilakukan oleh Bawaslu daerah tempat kedua capres kampanye terbuka perdana, yaitu di Serang, Banten, dan Manado, Sulawesi Utara.

"Ada laporan pengawasan, memang pada hari pertama ini ada beberapa indikasi dugaan pelanggaran. Kami masih mendalaminya, kami masih meminta kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kajian yang lebih mendalam," kata Bagja saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Menurut Bagja, temuan ini didapat berdasar hasil pengawasan. Oleh karenanya, Bawaslu perlu mengecek kembali fakta yang ada di lapangan.

Selanjutnya, Bawaslu juga perlu memeriksa bukti serta saksi-saksi. Dimungkinkan pula tim pelaksana atau tim kampanye kedua capres akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Ini harus kita kaji dulu, apakah terkena (pidana pemilu) atau tidak, apakah (pasal) dugaan pelanggaran ini pas atau tidak untuk peraturan perundang-undangan," ujar Bagja.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar telah menyebutkan adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kampanye terbuka perdana capres-cawapres, Minggu (24/3/2019).

Bawaslu menemukan adanya keterlibatan anak-anak dalam kampanye. Bawaslu juga menemukan beberapa pejabat yang menggunakan fasilitas negara saat kampanye, seperti mobil dinas.

Tidak hanya itu, dalam kampanye masih ditemukan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditemukan pula beberapa alat peraga yang bukan merupakan alat peraga partai politik.

Di hari perdana kampanye terbuka, capres nomor urut 01 Joko Widodo memulai kampanye dalam acara peresmian MRT di Jakarta. Selanjutnya, kampanye dilanjutkan di Kota Serang, Banten, Minggu sore.

Sementara itu, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto memulai kampanye terbuka di Manado, Sulawesi Utara.