Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Prediksi "Undecided Voter" jadi Penyebab Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Turun

Kompas.com - 22/03/2019, 22:32 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari menilai penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf disebabkan karena perilaku warga yang belum menentukan pilihan (undecided voter).

"Kalau undecided voternya terbuka, Jokowi naik. Nah kalau undecided voters-nya itu enggak mau jawab dan ngomong rahasia, itu Pak Jokowi rendah," kata Eva saat dihubungi, Jumat (22/3/2019).

Hal ini disampaikan Eva menyikapi hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret 2019 yang menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf turun 3,4 persen dalam waktu enam bulan. Pasangan petahana yang semula dipilih oleh 52,6 persen responden di Oktober 2018, kini elektabilitasnya tinggal 49,2 persen.

Di rentang waktu yang sama, elektabilitas pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kenaikan 4,7 persen, dari 32,7 persen menjadi 37,4 persen.

Baca juga: Elektabilitas Jokowi-Maruf Kalah di Jabar, Ini Kata Ridwan Kamil

Selisih suara antara kedua pasangan menyempit menjadi 11,8 persen. Adapun responden yang merahasiakan jawabannya sebesar 13,4 persen. 

Menurut Eva, jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas memiliki kemiripan dengan survei "Polmark", lembaga survei milik Eep Saifullah Fatah. Pada survei itu, angka undecided voter juga cukup tinggi.

"Di riset-riset yang undecided voternya kecil itu Jokowi selalu perolehannya di atas 50 persen, bahkan sampai ada yang 58 persen. Itu ada ada di tujuh atau delapan lembaga survei. Tapi di dua riset, risetnya Eep dan Kompas itu Jokowi di sekitar 50-an persen saja. Ternyata undecided voters-nya tinggi," kata Eva

Eva karena itu berpendapat, perolehan elektabilitas yang berada di kisaran 50 persen disebabkan perilaku undecided voter. Kendati demikian, Eva meyakini mayoritas undecided voter itu pada akhirnya akan memilih pasangan nomor urut 01 pada pilpres 17 April nanti.

"Ini indikasinya gampang, ternyata undecided voter kecenderungannya pro ke Jokowi. Jadi saya enggak khawatir bahwa nanti ketika pencoblosan itu Pak Jokowi perolehannya akan 58 persen. Ya di sekitar itu," ujar politisi PDI-P ini.

"Jadi undecided voter itu kalau mau dipolarisasi di bagi ke dua kandidat, lebih banyak memilih Pak Jokowi," sambung dia.

Oleh karena itu, Eva menegaskan bahwa penurunan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf bukan karena mesin partai yang tidak maksimal bekerja. Menurut Eva, partai koalisi sudah berjuang maksimal.

"Semua ngeggas karena kita semua ingin memanfaatkan coattail effect. Kita ingin menang tebal. Jadi mesin sangat full bekerja dan pada kecepatan tinggi," ujarnya.

Baca juga: AHY Tak Salahkan Kader Demokrat yang Pilih Jokowi-Maruf

Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan, tipisnya jarak elektabilitas antara pasangan calon 01 dan 02 di survei Litbang Kompas memang cukup mengejutkan.

Sebab survei-survei yang dirilis oleh lembaga survei selama ini menunjukkan jarak elektabilitas di angka 20 persen.

Meski demikian, ia menilai selisih 11,8 persen masih sulit dikejar oleh Prabowo-Sandi. Apalagi masa kampanye kurang dari satu bulan. Menurut dia, kubu Jokowi-Ma'ruf saat ini cukup menjaga para pemilihnya agar tidak berpaling ke Prabowo-Sandi.

"Kubu 01 tidak perlu lagi memainkan isu baru untuk mendulang suara karena tingkat kemantapan pemilih mereka saat ini sudah sangat tinggi di atas 70 persen. Lebih baik fokus memperkuat dan memastikan para pemilih dengan tingkat kemantapan tinggi akan hadir di TPS tanggal 17 April mendatang," ujarnya.

Kompas TV Pemilu serentak 2019 ini kompleks, analisis mengenai efek ekor jas membingungkan partai politik dan calegnya dalam bekerja. Pada satu sisi harus mendukung capres sesuai putusan pimpinan partai, tetapi pada sisi lain harus memenangi kursi DPR. Caleg dan partai politik yang partainya tidak terasosiasi dengan capres mengambil jalur aman bagaimana bekerja untuk partai agar bisa lolos ke parlemen. Dari sisi media, pemberitaan hanya tertuju pada calon presiden. Simak Ulas Kompas terkait partai politik bisa lebih sederhana bersama General Manager Penelitian dan Pengembangan Kompas Toto Suryaningtyas berikut ini. #LitbangKompas #Pilpres2019 #elektabilitas #surveilitbangkompas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com