Prabowo Siapkan Kriteria Calon Menteri di Kabinetnya, Seperti Apa?

Kompas.com - 22/03/2019, 09:26 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkunjung ke Kota Jambi, Kamis (14/3/2019). Dok. Tim media pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga UnoCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkunjung ke Kota Jambi, Kamis (14/3/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengungkapkan beberapa kriteria calon menteri dalam kabinetnya jika terpilih nanti.

Prabowo mengatakan bahwa calon menteri tersebut harus pintar, berakhlak, muda, dan berpihak pada bangsa.

"Saya kasih kriteria ya, yang pertama harus pintar, tapi tidak hanya pintar, harus punya akhlak. Dan harus muda, tapi tidak hanya muda, harus berpihak kepada bangsa sendiri," kata Prabowo saat acara deklarasi dukungan Aliansi Pengusaha Nasional, di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Meski menyebutkan bahwa calon menterinya harus muda, Prabowo tak menutup kemungkinan calon menterinya yang sudah tidak muda lagi. Asalkan, orang tersebut masih mampu dan berpengalaman.

Baca juga: Siapa Cawapres yang Paling Berperan Tingkatkan Elektabilitas? Ini Hasil Litbang Kompas...

Ia mengatakan akan mencari putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon menteri di kabinetnya kelak agar dapat memajukan bangsa.

Kendati demikian, ia berpesan agar tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya dan fokus menyongsong masa depan.

"Jangan menyalahkan siapa-siapa, dan jangan melihat ke belakang. Kita tutup buku, kita maju ke depan," ujar Prabowo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X