Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Sandiaga Kuasai Pemilih Milenial, Ma'ruf Berjaya di Kelompok Tua

Kompas.com - 22/03/2019, 07:36 WIB
Sabrina Asril

Editor

Peran cawapres

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, Kamis (21/3/2019), di Jakarta, menuturkan, meski bintang utama dalam panggung pilpres adalah capres, peran cawapres tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi jika cawapres tersebut telah memiliki basis pemilih dan spesialisasi isu spesifik.

Terkait hal itu, jika ingin mengejar capaian elektabilitas di masa kampanye yang tersisa, setiap paslon perlu berbagi peran mulai dari segmen pemilih, wilayah kampanye, hingga fokus isu. Dengan demikian, lebih banyak isu dan lapisan masyarakat yang bisa disentuh.

”Bagi peran ini khususnya dalam hal positioning paslon terhadap isu. Misalnya, di paslon 02, Sandi banyak bicara soal isu lapangan kerja, kewirausahaan, sementara di paslon 01, Amin bisa bicara spesifik soal pembangunan ekonomi syariah. Jadi, kuncinya pada pembagian peran dengan capres masing-masing,” ujarnya.

Peran cawapres yang masih bisa diperkuat ini tergambar dari hasil survei Litbang Kompas pada akhir Februari hingga awal Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden di 34 provinsi dengan margin of error +/- 2,2 persen.

Sebanyak 71,9 persen responden menyatakan memilih karena sosok calon presiden (capres). Sedangkan alasan memilih karena sosok cawapres masih relatif rendah, yakni 9,5 persen.

Survei juga menunjukkan ruang kontestasi di antara dua pasangan calon peserta Pemilihan Presiden 2019 itu kini semakin menyempit.

Elektabilitas pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma’ruf Amin kini 49,2 persen, berselisih 11,8 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang elektabilitasnya 37,4 persen. Pada survei Oktober 2018, selisih elektabilitas kedua pasangan adalah 19,9 persen.

Catatan redaksi:
Survei ini sudah tayang pada Harian Kompas, Jumat, 22 Maret 2019 dengan judul "Cawapres Ikut Menentukan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com