Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Survei Litbang "Kompas", dari Penentuan Responden hingga Cara Kerja Penyurvei...

Kompas.com - 20/03/2019, 14:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Harian Kompas kembali mengeluarkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas pasangan capres dan cawapres yang bertarung pada Pemilihan Presiden 2019.

Hasil survei dipublikasikan pada Rabu (20/3/2019).

Survei elektabilitas Litbang Kompas selalu ditunggu-tunggu karena dipercaya memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas capres cawapres saat itu, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Saat itu, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo-Hatta berada pada kisaran 43-47 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Sementara elektabilitas Jokowi-Kalla berada pada kisaran 52-56 persen.

Perolehan suara Pilpres 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 46,85 persen suara, sementara Jokowi-Kalla 53,15 persen.

General Manager Litbang Kompas Harianto Santoso seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu (20/3/2019), mengatakan, survei yang dilakukan Kompas tunduk pada ilmu statistik.

"Ini bukan menunjukkan penyelenggara surveinya yang hebat, melainkan karena penyelenggara survei, dalam hal ini Kompas, tunduk pada ilmu statistik," ujar Harianto.

Dari 2007 hingga jelang Pilpres 2019 ini, Litbang Kompas telah melakukan 15 kali survei elektabilitas.

Lantas, bagaimana proses dan cara kerja Litbang Kompas dalam melakukan survei?

Cerita di balik layar

Kisah mengenai kerja yang di Litbang Kompas diceritakan Manajer Database Litbang Kompas Ignatius Kristanto.

Persiapan survei elektabilitas terbaru pada 22 Februari-5 Maret 2019 telah dilakukan sejak Januari 2019.

Baca juga: Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun Menurut Litbang Kompas

Logistik, kuesioner, dan perekrutan tenaga survei adalah beberapa persiapan yang dilakukan.

"Persiapan yang matang dan patuh kepada ilmu statistik merupakan hal yang selalu kami pegang dalam melakukan survei," ujar Kristianto.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com