Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Besaran Angka Tunjangan untuk Pengangguran Sesuai Ijazah

Kompas.com - 19/03/2019, 13:03 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Warganet, terutama di media sosial, dibuat bingung dengan unggahan yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan langsung kepada pengangguran di Indonesia.

Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa jumlah tunjangan yang diberikan akan disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki.

Unggahan menyebutkan bahwa pemberian akan dilaksanakan setelah Pilpres 2019, berdasarkan persetujuan pemerintah.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang memang memiliki program kartu pra-kerja.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, informasi ini tersebar di salah satu akun pengguna Facebook pada Kamis (14/3/2019).

Dalam pesan itu, disebutkan juga besaran tunjangan bagi pengangguran berdasarkan ijazah pendidikan terakhirnya. Berikut daftarnya:

Ijazah SD: Rp 1.750.000
Ijazah SMP: Rp 2.250.000
Ijazah SMA: Rp 3.750.000
Ijazah D4/D3: Rp 4.000.000
Ijazah S1: Rp 5.500.000
Ijazah S2: Rp 10.750.000
Ijazah S3: Rp 15.650.000

Hingga Selasa (19/3/2019) siang, unggahan tersebut telah mendapat respons setidaknya 477 kali dan telah dibagikan sebanyak 4.684 kali oleh pengguna Facebook lain.

Penelusuran Kompas.com:

Kompas.com menemukan fakta bahwa informasi yang sama sempat beredar di sejumlah fanpage yang ada di Facebook, salah satunya adalah KataKita. Namun,unggahan itu muncul pada 7 Juni 2017 dan dibuat sebagai bahan guyonan.

Saat diminta konfirmasi, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa informasi mengenai besarnya tunjangan prakerja itu adalah kabar palsu.

"Tidak benar bahwa pengangguran akan mendapatkan gaji," ujar Ace saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (19/3/2019).

Ace kemudian menjelaskan mengenai program kartu prakerja yang dimiliki pasangan petahana Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, yang akan diberikan dalam kartu prakerja bukan gaji, melainkan intensif.

Dia menjelaskan, dengan program itu nantinya orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan/keterampilan.

"Melalui pelatihan itu kami akan menghubungkan dengan akses permodalan. Mereka akan didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi. Jangan dipahami bahwa insentif ini akan diberikan kepada yang tidak bekerja selamanya," ujar Ace.

Ace juga mengatakan bahwa pelaksanaan kartu prakerja ini akan dilaksanakan untuk tahun 2020.

Oleh karena itu, ia juga menegaskan bahwa besarnya nominal besaran tunjangan dalam pesan itu merupakan hal tidak benar, karena belum diberi tahu besarnya nominal tunjangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com